BERITABUANA, JAKARTA – Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris menyayangkan dari lima tema besar debat Capres 2019, tidak ada satupun yang tegas akan membahas isu perempuan dan anak. Padahal bagi negara, pemberdayaan perempuan dan anak merupakan bagian integral dari program pembangunan nasional.

“Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas nasional, maka selama itu sulit untuk memajukan bangsa. Tak ada bangsa yang maju tanpa program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif,” demikian aktivis perempuan dan anak yang juga anggota DPD RI Fahira Idris kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Untuk itu dia mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan materi perempuan dan anak harus ada dalam debat capres tersebut. Untuk tema “Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme” misalnya kata Fahira, isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan political will paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan blue print perlindungan anak yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya.

Basis argumennya adalah angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin mengkhawatirkan. Misalnya sepanjang 2016 ada 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.

“Itu artinya, rata-rata tiap hari terjadi 710 kasus kekerasan terhadap perempuan atau tiap satu jam terjadi 30 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini kan persoalan besar,” kata dia.

Isu perempuan dalam tema “Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur” bisa ditilik dari sejauh mana komitmen paslon meretas semua hambatan yang menghalangi perempuan terlibat secara penuh dalam pengelolaan sumber daya alam mulai dari perencananaan, pelaksanaan, hingga dampak dari pengelolaan sumber daya alam.

“Banyak perempuan terutama di desa yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam. Namun akibat masifnya penguasaan para investor di sektor kehutanan, perkebunan, terutama pertambangan, para perempuan kehilangan mata pencariannya karena akses dan kontrol mereka terhadap sumber daya alam hilang begitu saja,” jelas Fahira lagi.

Kalau tema “Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan serta Sosial dan Kebudayaan” lanjut Fahira, tentunya isu perempuan dan anak sangat banyak yang bisa dibahas. Untuk kesehatan, stunting wajib jadi bahasan debat dan menjadi prioritas siapapun presiden yang terpilih.

Dimana saat ini sekitar 37% atau hampir 9 juta balita Indonesia mengalami stunting. Tema ketenagakerjaan, selain persoalan TKW, juga patut dibahas kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan juga masih terus terjadi hingga saat ini.

Debat keempat yang bertema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional” bisa diulas soal upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas keterwakilan politik perempuan.

Sementara itu tema kelima yaitu “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri”, bahasan soal ekonomi dan kesejahteraan sangat banyak relevansi dengan isu perempuan. Bagi Fahira, Presiden ke depan harus paham bahwa perempuan itu adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan.

“Tanpa ada program peningkatan kapasitas perempuan dan kelompok ekonomi perempuan yang konkret dan kemauan politik yang kuat dari Presiden untuk membuka akses sumber-sumber ekonomi bagi perempuan, maka selama itu juga pengentasan kemiskinan akan terkendala,” pungkas Fahira. (Kds)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here