Mensos-Kapolri Teken MoU Pengamanan Pelaksanaan Penyaluran Bansos

BERITABUANA, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sepakat untuk bersama-sama mengamankan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Kesepakatan ini dituangkan dalam penandatanganan memory of understanding/Mou (nota kesepahaman) antara Mensos Agus Gumiwang dan Kapolri Tito Karnavian yang berlangsung di Mabes Polri Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

Saat menyampaikan keterangan persnya, Mensos Agus Gumiwang mengatakan, kerja sama ini sudah menjadi diskusi yang cukup panjang antara pihaknya dengan Kapolri.

“Di antara kami berdua ada satu kesepahaman yang sangat tinggi bahwa program pemerintah khususnya bantuan sosial harus mendapat perhatian secara khsusus agar program ini bisa mencapai 6T yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat administrasi,” tutur Mensos.

Lanjut Mensos Agus, nota kesepahaman ini menegaskan komitmen dan ikhtiar pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih khususnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Ia menuturkan, Kemensos dari tahun ke tahun memiliki tanggung jawab yang semakin besar seiring semakin meningkatnya jumlah anggaran bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Secara keseluruhan, bantuan sosial yang dianggarkan melalui Kemensos pada Tahun 2019 sebesar Rp54.300.524.133.000 atau bertambah sekitar 38,8% dari jumlah anggaran bansos tahun 2018 sebesar Rp39.109.574.370.000.

“Kenaikan anggaran bantuan sosial merupakan bukti komitmen dan perhatian besar Bapak Presiden Jokowi terhadap agenda memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat dan memberikan perlindungan sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial,” terang dia.

Untuk itu, masih menurut Agus, pihaknya memiliki kewajiban menjaga komitmen dan tujuan mulia Presiden Jokowi tersebut dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, termasuk di dalamnya tata kelola penyaluran bantuan sosial.

“Tata kelola pemerintahan, akan sangat berpengaruh terhadap efektivitas program penanganan kemiskinan dan masalah-masalah kesejahteraan sosial lain,” katanya.

Sebab, tata kelola yang buruk akan menyebabkan kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial gagal dan kontraproduktif karena justru menjadi sarang dan lahan subur bagi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Maka dari itu diperlukan komitmen untuk mengambil langkah dan kebijakan yang inovatif dalam membenahi dan memperbaiki penyelenggaraan seluruh program pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk penyaluran bantuan-bantuan sosial. Tujuan utamanya adalah agar penyelenggaraan program-program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sehingga tercipta pelayanan publik yang baik dan masyarakat dapat menerima manfaat dan dampak kebijakan atau program secara optimal,” terang Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kesempatan sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan ada tiga hal penting yang harus menjadi penekanan dari lahirnya kerja sama ini. Pertama, peningkatan anggaran bansos oleh Presiden kepada masyarakat merupakan bukti keseriusan dalam memperhatikan rakyat. Kedua, ada keseriusan dan kesungguhan dari Mensos untuk mengeksekusi pelaksanaan penyaluran bansos dengan sebaik-baiknya sehingga menggandeng Komisi VIII DPR RI dengan Polri untuk mengawasi.

“Ketiga, Polri akan membentuk Satgas Dukungan Pengamanan Bantuan Sosial. Kami juga berterima kasih kepada Mensos dan Ketua Komisi VIII yang sudah memberi kepercayaan kepada Polri untuk membantu dalam pengamanan pelaksanaan penyaluran bansos,” tuturnya.

Satgas ini, lanjutnya, akan bekerja bersama tim Kemensos untuk memantau dan mengawasi ke mana saja anggaran bansos ini disalurkan, bagaimana pelaksanaan distribusinya, melakukan evaluasi, pengawasan dan supervisi ke sasaran tertentu apakah penyaluran bansos sudah tepat sasaran.

“Kami tidak ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran ini justru menimbulkan persoalan. Misal tidak tepat sasaran atau ada potensi penyimpangan yang nanti akan menjadi hukum dan masalah keamanan,” kata Jenderal Tito.

Untuk diketahui anggaran bantuan sosial di Kementerian Sosial tersebar di empat Direktorat Jenderal (Ditjen) dan satu Badan. Selain Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial di lingkungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial berupa bansos perlindungan sosial korban bencana alam, dan bansos perlindungan sosial korban bencana sosial. Di lingkungan Ditjen Penanganan Fakir Miskin, kami memiliki bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra), Bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bansos di lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial antara lain bansos Rehabilitasi Sosial Anak, bansos Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra, bansos Tuna Susila dan Korban Perdagangan Orang, bansos Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, dan bansos Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *