GARDA Siap Dukung Pemerintah Wujudkan RPM Keselamatan Pengendara Motor Berbasis Aplikasi

BERITABUANA, JAKARTA – Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi. Dukungan ini dideklarasikan pada Jumat (11/1/2019) di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Yohanes Ben, perwakilan dari Garda menyebutkan bahwa Garda mendukung RPM seputar Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi, serta menolak aksi lanjutan pasca Focus Group Discussion (FGD) yang digelar antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) dengan beberapa komunitas nasional pengendara ojek online beberapa hari yang lalu.

“Kami menilai langkah positif ini merupakan awal dari terbentuknya Permenhub yang melibatkan langsung ojek online sebagai perumusnya,” ujarnya.

Meski demikian, tutur Yohanes, pihaknya tetap menyayangkan jika niat baik Pemerintah untuk membuat regulasi untuk keselamatan pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi ini masih belum dapat dipahami oleh beberapa pengemudi.

“Masih saja ada sekelompok rekan pengemudi ojek yang masih belum memahami langkah- langkah Pemerintah yang mulai membangun payung hukum bagi ojek online. Kelompok tersebut tetap ingin melakukan aksi turun ke jalan,” jelas dia menanggapi serta rencana protes dari beberapa kelompok yang akan menuntut Pemerintah terkait regulasi ini.

Menyikapi hal tersebut, Yohanes menegaskan bahwa Garda menolak adanya aksi protes yang dilayangkan oleh kelompok pengemudi tertentu.

“Garda adalah wadah perjuangan para pengemudi ojek selama ini. Kami akan mendukung dan mengawal RPM tersebut hingga ditetapkan sebagai Permenhub kelak,” ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi menjelaskan, sebelumnya pada saat konsolidasi nasional dengan mengundang beberapa perwakilan aliansi ojek online yang tergabung dalam Tim 10.

“Pada saat kita melakukan konsolidasi nasional dari berbagai aliansi, ada isu baru yang diangkat yaitu masalah kemitraan antara pengemudi dan pihak aplikator. 3 hal besar ini yang akan kita bedah dalam pasal- pasal di RPM,” ungkap Dirjen Budi.

Begitu pula falam Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Berbasis Aplikasi di Universitas Bakrie Jakarta.

“Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari kedua aplikator Gojek dan Grab, Tulus Abadi Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Ateng Aryono dari Organda, Darmaningtyas selaku Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan sebagai pengamat transportasi, perwakilan akademisi, maupun beberapa komunitas ojek online lainnya,” ujar Dirjen Budi. (Yus)i

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *