BERITABUANA, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mengakui proyek infrastruktur di kawasan Jabodetabek tersendat lantaran birokrasi rumit. Oleh sebab itu, ia mengusulkan zona khusus proyek infrastruktur transportasi atau special transportation zone untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kemacetan bukan lagi menjadi masalah DKI Jakarta. Lalu lintas di kawasan penyangga Ibu Kota pun menyumbang kemacetan. Kondisi itu terjadi di Jabar, yaitu Bogor, Depok, Bekasi; serta Tangerang dan Tangerang Selatan, Provinsi Banten,” beber Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat, (11/1/2019)..

Dirinya juga menuturkan, saat rapat dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu, dia mengusulkan special transportation zone. Usulan itu sesuai dengan agenda rapat yaitu membahas pengelolaan transportasi di Jabotabek.

“Special transportation zone itu diperuntukkan pada daerah yang memiliki koridor transportasi publik seperti tiang-tiang (LRT atau MRT), stasiun, dan segala rupa. Daerahnya memiliki regulasi sendiri untuk pembangunan dan koordinasi,” ungkapnya.

Sehingga dengan begitu, masih menurut Kang Emil, birokrasi pembangunan infrastruktur dapat dipangkas.

“Jadi, masalahnya bukan karena uang. Permasalahan di negeri ini, seringkali proyek-proyek itu tertunda bukan karena uang, melainkan karena koordinasi antarinstansi,” jelasnya.

“Dua instansi berbeda pendapat. Sudah mau ngabret (pelaksanaan proyek dipercepat, Red), penerbitan izin mendirikan bangunannya (IMB) lama. Prosedur enggak jelas dan lain sebagainya,” tambah Kang Emil lagi.

Gagasan itu, lanjut Emil, sama halnya dengan zona ekonomi eksklusif yang diterapkan di beberapa wilayah Indonesia. Lantaran itu, ia sangat optimistis konsep itu dapat mendorong pembangunan infrastruktut transportasi di Jabotabek lebih cepat.

“Warga pun dapat menggunakannya lebih cepat. Kalau ini bisa dipakai, Insyaallah akan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (Lia)