Andoes Simbolon.

Oleh: Andoes Simbolon
PARTAI Demokrasi Indonesia (PDI) pernah mengalamai masa ‘kejayaan’ ketika pimpinannnya di tangan Soerjadi. Ini bisa dibuktikan dengan perolehan kursi PDI di DPR bertambah pada waktu pemilu 1987 dan pemilu 1992. Jika pemilu 1982 PDI hanya meraih 24 kursi di DPR RI, maka pada pemilu 1987, jumlahnya bertambah menjadi 40 kursi. Selanjutnya, pemilu yang di gelar tahun 1992, kursi PDI di DPR bertambah lagi menjadi 52 kursi. Jadi, dalam dua kali pemilu, perolehan kursi PDI bertambah secara signifikan.

Soerjadi memang termasuk politikus yang kontroversial. Tidak ada yang menyangka, pasca kongres PDI di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur 1986, justru dia yang ditunjuk pemerintah sebagai ketua umum DPP PDI. Seperti diketahui, kongres itu deadlock, mengalami kebuntuan dalam memilih ketua umumnya. Selama kongres, nama Soerjadi tidak pernah disebut-sebut atau masuk dalam nominasi calon ketua umum. Pada waktu itu, Soerjadi masih belum dihitung, atau dia masuk kategori “anak pinggir”. Itu memang kenyataan, karena selama kongres, dia hanya berada diluar gawang Asrama Haji, sebagai penggembira.

Nah, ketika kongres gagal menyusun kepengurusan DPP PDI dan memberi mandat kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, justru nama Soerjadi yang diumumkan sebagai ketua umumnya. Melihat komposisi pengurus DPP yang disusun pemerintah saat itu, unsur fusi masih dipertahankan. Soerjadi mewakili unsur Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Nico Daryanto mewakili unsur Partai Katolik sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI.

Memang, kiprah Soerjadi di PDI ketika itu belum menonjol, meski dia berasal dari PNI dan pernah menjabat Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), organisasi ekstra mahasiswa yang menjadi onderbow PNI. Karena keterlibatannya di GMNI lah akhirnya mengantarkan Soerjadi terlibat di organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) di awal Orde Baru (Orba). Karena itu juga kemudian Soerjadi memiliki jaringan dengan tokoh mahasiswa lainnya. Lebih dari itu, Soerjadi sendiri adalah menantu dari tokoh PNI Jawa Tengah, yaitu Hadi Soebeno.

Soerjadi pun cepat bergerak melaksanakan konsolidasi organisasi setelah ditetapkan sebagai ketua umum DPP PDI. Dia turun ke daerah di seluruh Indonesia untuk memantapkan dan menguatkan kepengurusan partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Gaya komunikasi Soerjadi yang begitu egalitarian mampu mendekatkan dirinya dengan pengurus partai di daerah. Tidak ada arogansinya meski dia sebagai pimpinan partai. Bahkan, ketika ada kader partai dari daerah yang datang untuk menemuinya di Jakarta, Soerjadi selalu menerima dengan tangan terbuka dan mau melakukan dialog dan berdiskusi tentang PDI.

Maka tidak heran, apabila pada waktu pemilu diadakan tahun 1987, perolahan suara dan kursi PDI bertambah dibanding pada waktu pemilu sebelumnya. Dalam kurun waktu 1987-1992, Soerjadi pun mengajak Megawati Soerkarnoputri bersama suaminya H Taufiq Kiemas serta adiknya Guruh Soekarnoputra bergabung ke PDI. Berbagai upada dan pendekatan yang dilakukan ternyata membuahkan hasil. Tidak saja masuk menjadi anggota, Megawati, Taufiq Kiemas dan Guruh kemudian masuk sebagai calon legislatif (caleg) PDI dan lolos menjadianggota DPR RI pada pemilu 1992.

Rupanya, bergabungnya ketiga tokoh itu sangat berpengaruh dalam perolehan suara PDI. Khususnya Megawati, putri sulung dari Presiden I RI Soekarno memiliki daya pikat dan menjadi magnet yang begitu kuat di masyarakat. Kampanye yang selalu diikuti Megawati membuat arena kampanye menjadi merah total. Hasilnya sangat menggembirakan, jumlah kursi PDI di DPR naik, dari 40 kursi menjadi 52 kursi.

Itu lah Soerjadi, putra asal Ponorogo, Jawa Timur yang pernah sukses memimpin PDI. Karena itu, tidak ada salahnya, dalam memperingati hari ulang tahun (HUT) PDI Perjuangan ke 46 pada hari Kamis, 10 Januari 2018 ini, dia boleh dikenang. Karir politiknya memang mengalami pasang surut, sekaligus tragis.

Ketika kongres PDI kembali diadakan di Asrama Haji, Pangkalan Mansyur, Medan, Sumatera Utara tahun 1993, dia jatuh dan hilang untuk beberapa waktu. Sebelumnya, dia sudah diserang lawan-lawan politiknya, dari kelompok yang menyebut dirinya DPP PDI Peralihan maupun Kelompok 17. Soerjadi diserang habis-habisan hingga terlaksananya kongres tersebut. Kelompok tersebut berhasil menggagalkan kongres termasuk dirinya yang sudah sempat dipilih sebagai ketua umum secara aklamasi di hari pertama kongres itu. Usaha dari lawan-lawan politiknya itu bisa berhasil juga tidak lepas dari sinyal yang ada dari pemerintah saat itu. Soerjadi rupanya sudah tidak disukai pemerintah menjadi ketua umum karena sepak terjangnya dalam beberapa tahun terakhir dianggap semakin sering memojokkan pemerintah. Akhirnya, pemerintah pun menganggap kongres tersebut tidak sah dan selanjutnya nasib PDI diserahkan ke pemerintah.

Dinamika dan tensi politik di kandang banteng memang tidak pernah dingin, selalu memanas dari tahun ke tahun. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan PDI yang mengadakan Kongres Luar Biasa (KLB) di Surabaya, Jawa Timur maupun pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta Selatan tahun 1993, atau tidak lama setelah kongres di Medan sebelumnya. Yang paling menonjol dari dua perhelatan diatas adalah usaha menggagalkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.

Puncak dari upaya penggagalan Megawati itu adalah adanya permufakatan elit-elit DPP PDI untuk mengadakan (kembali) kongres. Langkah ini sebagai siasat menyingkirkan Megawati sebagai ketua umum yang sudah dikukuhkan pada waktu Munas tahun 1993. Singkatnya, kongres itu berhasil diadakan dengan restu dan difasilitasi pemerintah sehingga terlaksana di Medan tahun 1996.

Namun, yang menjadi catatan menarik adalah usaha mengembalikan Soerjadi sebagai ketua umum DPP PDI. Setelah lama menghilang, figur Soerjadi tampil kembali yang dianggap mampu menandingi figur Megawati Soekarnoputri. Kongres itu sendiri berlangsung lancar dan mulus karena memang diadakan hanya sebagai formalitas untuk menyingkirkan Megawati.

Namun apa yang terjadi ? Ternyata ketangguhan Soerjadi setelah kembali sebagai ketua umum DPP PDI tidak setangguh dulu lagi. Harapan yang begitu besar kepada dia teryata tidak berhasil dijalankan. Megawati bukannya tersingkir, tetapi justru sebaliknya, semakin kuat dan mendapat sokongan kuat dari berbagai kelompok dan lapisan di masyarakat. Buktinya adalah melihat perolehan kursi PDI pimpinan Soerjadi di DPR pada waktu pemilu 1997.

Saat itu, PDI hanya bisa mendapat 11 kursi di DPR, sementara di sejumlah daerah, ada yang tidak dapat sama sekali atau kehilangan kursi. Ini membuktikan dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada PDI pimpinan Soerjadi dan yang mendapat dukungan dari pemerintah sudah tergerus. Kehilangan suara PDI itu juga akibat dari posisi politik yang diambil Megawati pada waktu pemilu 1997 diadakan, yakni tidak mengikuti pemilu tersebut. ***

Sebaliknya, PDI Pro Megawati yang kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai PDI Perjuangan tampil sebagai partai politik pemenang pemilu 1999. Luar biasa, partai ini berhasil menyisihkan partai politik lain dengan mampu meraih 152 kursi di DPR RI, termasuk keberhasilan PDI P menyabet kursi di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Itu lah sosok Soerjadi, politikus tangguh yang mengajak Megawati bergabung dengan PDI, tetapi kemudian ditugaskan menyingkirkannya. Nasib PDI yang dipimpinnya pun kemudian sekarat, karena dalam perjalanannya di era reformasi seperti hilang tanpa jejak.

Soerjadi yang meninggal dunia di usia 77 tahun pada bulan Juni 2016 karena sakit patut dikenang bersamaan peringatan HUT PDI P ke 46 hari ini, , tidak saja oleh kawan-kawannya, tetapi juga lawan-lawan politiknya. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here