Visi Poros Maritim Dunia Harus Jadi Program Utama Indonesia saat Duduk di DK PBB

BERITABUANA, JAKARTA- Pengamat Militer dan Intelijen Susaningtyas Kertopati mengucapkan selamat kepada pemerintah setelah Indonesia resmi ditetapkan menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2019-2020, Rabu (2/1).

Nuning, sapaan akrab Susaningtyas ingin Indonesia merefleksikan politik luar negeri Indonesia. “Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia harus menjadi program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB terutama terkait implementasi pilar kelima yaitu mewujudkan pertahanan maritim yang handal,” kata Nuning lewat keterangannya, Jumat (4/1).

Nuning berharap pertahanan maritim yang dapat menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat ditempuh melalui hard power dan soft power.

“Seperti kita ketahui hard power ditempuh melalui Program MEF sedangkan soft power dapat ditempuh melalui diplomasi maritim. Sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat Poros Maritim Dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan,” ucapnya.

Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, lanjutnya maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik.

” Para diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital untuk mengundang semua pihak yang berkepentingan guna mempercepat solusi tersebut sesuai Hukum Laut Internasional 1982,” jelasnya.

“Indonesia dapat menyiapkan para diplomat yang akan mengawaki pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu, tidak saja para pejabat Kemenlu RI tetapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL, Bakamla dll,” tambahnya.

Jadi ASEAN Leader

Selain hard power dan soft power, Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power. Menurutnya, sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia sebagai ASEAN leader dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani global security.

“Smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik,” katanya.

Sebab itu, periode 2019-2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi global player yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia.

“Smart power dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan beberapa Perwira Tinggi TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti Perwira Tinggi TNI AL berbintang tiga sebagai Komandan Maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL Maritime Task Force Commander). Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” tutupnya. (Mar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *