BERITABUANA, JAKARTA – Data dari Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual/BBRSPDI menunjukkan minimnya penyerapan tenaga kerja disabilitas di Indonesia, yaitu sekitar 6,25% yang terserap bekerja sepanjang tahun 2007-2017.

Untuk itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam pernyataan yang diterima wartawan, Rabu (2/1/2019), memberikan dorongan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) agar melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan agar bisa merekrut dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk bekerja.

“Kemnaker bersama Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemda dan perusahaan-perusahaan supaya mengadakan job fair yang ditujukan kepada penyandang disabilitas, yang disertai dengan tempat job fair yang ramah bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Semua perusahaan juga diminta agar dapat membuat dan memberikan fasilitas yang ramah penyandang disabilitas di perusahaan-perusahaan. Di pihak lain, pemerintah diminta terus memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dari segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, mulai dari bidang pekerjaan, pendidikan, kesehatan, politik, informasi, penyediaan fasilitas (sarana dan prasarana pelayanan umum), dan hak aksesibilitas (pelayanan informasi dan pelayanan khusus), guna mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabat sesuai dengan Pasal 3 Huruf c Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Kemnaker agar meminta seluruh kementerian dan lembaga serta perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam kewajiban pemberi kerja terhadap penyandang disabilitas,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar dari Dapil VII Jateng ini juga mendorong upaya Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mempermudah akses para penyandang disabilitas ke layanan publik melalui pemberian kartu penyandang disabilitas sebagai identitas sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 tahun 2017 tentang Penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas.

“Kemensos untuk menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kepada penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu,” tambahnya.

Diungkapkan, semua pihak agar bersama-sama mewujudkan Indonesia yang ramah terhadap penyandang disabilitas, serta memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here