Istri seorang pekerja migran (dulu TKI) merasa sedih karena suaminya meninggal di luar negeri akibat kecelakaan kerja. Kondisi seperti itu adalah manusiawi. Bukankah musibah itu datangnya tak mengenal ruang dan waktu sehingga bisa menimpa siapa saja dan tanpa diduga-duga.

ILUSTRASI

LEBIH sedih lagi adalah terkuburnya asa. Suami pergi bekerja ke negeri orang untuk memperbaiki keadaan agar hidup layak, mempersiapkan tabungan untuk sekolah anak-anaknya dan meningkatkan derajat. Namun, hal itu pupus seketika saat mendengar kabar duka.

Wulan, ibu rumah tangga merasakan penderitaan itu. Namun, ia harus kuat saat menerima kabar Doni, suaminya yang menjadi pekerja migran meninggal akibat kecelakaan kerja. Tentu, tak dapat membayangkan apa yang berkecamuk dalam pikirannya.

Menghadapi musibah kematian itu memang berat. Seberat apapun setiap manusia harus menerimanya. Wulan, sadar hal itu sehingga hari pertama meski berurai air mata sampai satu minggu dijalani dengan kepasrahan. Setelah itu, ia hanya berdoa yang terbaik dalam menjalani hidup sehari-hari.

Tiga minggu kemudian, Wulan didatangi pihak BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk mengurus bantuan. Ia merasa bingung karena tak mengetahui adanya bantuan itu. Meski demikian ia tetap mengurusnya dan semua proses dimudahkan.

Bertepatan Peringatan Hari Pekerja Migran Internasional yang jatuh pada 18 Desember 2018 dan dilaksanakan di Sukabumi, Jawa Barat, Wulan diminta hadir. Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan secara simbolis santunan kepada Wulan, ahli waris pekerja migran bernama Doni yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja senilai Rp 85 juta.

“Saya tidak mengetahui adanya bantuan tersebut. Saya  hanya sedih saja karena suami meninggal,” tutur Wulan dengan perasaan penuh haru. Ia menjelaskan, suaminya bekerja di Taiwan baru sembilan bulan dan pada meninggak kecelakaan oad 28 Agustus lalu.

Kisah yang disampaikan Wulan adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan risiko kehidupan ini akan dihadapi oleh siapa saja. Terutama, risiko keuangan yang menjadikan kebutuhan, baik karena memasuki usia tak produktif, sakit, kecelakaan kerja dan kematian.

Kenyataan itu tak bisa dihindarkan sehingga sepantasnya menumbuhkan kesadaran bagi setiap pekerja untuk menjadi peserta jaminan sosial. Keberadaan jaminan sosial yang akan mengambil alih risiko-risiko dalam kehidupan pekerja ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

Komitmen Keberpihakan

BPJS ketenagakerjaan sebelumnya bernama Jamsostek yang dikelola oleh PT Jamsostek (Persero). Namun, sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan sejal 1 Januari 2014. Berpijak pada undang-undang itu, maka mengharuskan seluruh pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Atas dasar undang undang dan manfaatnya, BPJS Ketenaakerjaan tak lagi terpaku untuk menjaring kepesertaan bagi pekerja dalam negeri. Karena itu, para pekerja migran Indonesia  (PMI) yang tersebar di berbagai negara pun menjadi target kepesertaan.

Terkait hal itu, pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) telah menandatangani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Melalui peraturan yang baru ini, pemerintah kembali menunjukkan komitmen keberpihakannya kepada pekerja migran dengan memberikan banyak manfaat baru yang lebih baik dari skema sebelumnya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu. Ini bukan sekadar tantangan dalam menambah jumlah kepesertaan, tapi juga ada peningkataan manfaat yang terus didorong, salah satunya adalah manfaat beasiswa bagi keluarga bila PMI meninggal dunia.

Disebutkan, PMI yang meninggal dan memiliki anak usia sekolah, maka anaknya akan dibiayai BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal ini, maksimal dua anak dapat beasiswa sampai lulus sarjana. Pendek kata dengan adanya Permenaker itu, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Agus Susanto dan tim yang menjadi motor BPJS Ketenagakerjaan mestinya tak mengalami kesulitan dalam merealisasikan Permenaker tersebut. Ini karena apa yang dilakukan tidak berada di jalan yang samar-samar. Artinya, nyata apa yang menjadi target dalam menambah kepesertaan adalah pekerja migran. Harapannya, BPJS Ketenagakerjaan jadi tumpuan bagi PMI kelak.

Berdasarkan Data Laporan Pekerja Global Indonesia: Antara Pelusng dan Risiko yang dirilis oleh World Bank yang bekerjasama dengan Kedutaan Australia dan Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri tercatat lebih dari sembilan juta orang. Dari jumlah itu, persebaran PMI di Malaysia sebesar 55%, diikuti oleh Arab Saudi 13%, China dan Taiwan 10%, Hong Kong 6%, dan Singapura 5%.

Sementara BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan, terhitung bulan Oktober 2018 jumlah PMI yang terlindungi sebanyak 349,7 ribu orang. Melihat jumlah itu, BPJS Ketenagakerhaan harus melakukan sosialisasi program kepesertaan secara masif di kalangan Pahlawan Devisa. Hal ini manjadi penting jika ingin membuktikan kehadiran negara yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Semoga.

*H Syaifullah Hadmar* – (wartawan senior www.beritabuana.co)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here