BERITABUANA, JAKARTA – Kasus korupsi selama tahun 2018 terus meningkat. Tercatat ada 29 kali operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hasilnya puluhan kepala daerah, pejabat di daerah, pihak swasta digelanggang komisi anti rasuah.

Hal ini dungkapkan pengamat dan pegiat anti korupsi, Adilsyah Lubis menjawab beritabuana, Jumat (28/12/2018), sebagai refleksi akhir tahun 2018 dalam pemberantasan korupsi.

Tahun ini juga, lanjut Adilsyah, puluhan anggota DPRD, mulai tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ikut dijaring karena kasus serupa. Tidak ketinggalan, beberapa hakim menjadi pesakitan justru karena terlibat korupsi.

“Kasus korupsi sebetulnya tidak perlu terjadi secara terus menerus, mengingat sistem pencegahannya sudah memadai. Jadi sistem tak bisa disalahkan, sistem yang ada sudah bisa membatasi ruang gerak untuk berbuat korupsi, baik suap menyuap maupun gratifikasi,” katanya.

Adilsyah memperkirakan bahwa merajelalanya kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintah tidak lepas dari sanksi hukum yang dijatuhkan di pengadilan. Pasalnya, vonis pada koruptor masih ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Kalau soal sistim, saya kira sudah bagus. Tapi permasalahannya ada pada efek jeranya, sanksi hukum kepada mereka tidak terlalu memberatkan,” tambah dia lagi.

Karena itu, Adilsyah menyarankan agar sanksi pidana kepada pelaku korupsi harus lebih berat. Pasal-pasal yang dijatuhkan hakim mesti lebih berat dari pasal yang selama ini berlaku.

Bila perlu kata dia, perbuatan korupsi terlebih oleh pejabat pemerintah bisa diancam dengan pasal penghianatan kepada bangsa dan negara.

“Mereka bisa diancam berbuat maker, sehingga hukuman itu lebih berat,” kata Adisyah seraya menambahkan bahwa pertimbangan kepada pelaku korupsi tidak lagi semata-mata berdasarkan kerugian negara.

Untuk itu lanjut dia, setiap hakim yang mensidangkan kasus-kasus tindak pidana korupsi harus bertindak lebis tegas dengan memperberat hukuman kepada pelaku korupsi. Apalagi hal tersebut memungkinkan dilakukan.

“Saya memang bukan ahli hukum, tetapi jika kita ingin memberantas korupsi, maka sikap kita kepada perbuatan korupsi harus berubah, ada pasal-pasal yang memungkinkan menjerat pelaku dengan hukuman lebih berat,” kata Adilsyah.

Dia memberi contoh pemberantasan korupsi di RRC atau di Singapura termasuk berhasil. kedua negara ini tidak segan-segan menjatuhi hukuman mati kepada pelaku korupsi, karena korupsi dianggap sebagai tindakan maker atau penghinatan pada bangsa dan negaranya.

“Hakim tidak usah ragu dikritik apabila menerapkan hukuman berat kepada pelaku korupsi,” imbuh Adilsyah. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here