BERITABUANA, JAKARTA – Keputusan Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memberhentikan keanggotaan GKR Hemas dianggap tidak mempertimbangkan faktor lain. Keputusan diambil semata-mata berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Tata Tertib dan Kode Etik DPD.

“Badan Kehormatan harus membuat pertimbangan yang tidak semata-mata berdasarkan aturan yang rigid, ada faktor lain yang mesti dipertimbangkan,” kata pengamat politik pemilu Jeirry Sumampow menjawab beritabuana di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Sanksi pemberhentian Senator asal Yogjakarta itu menjadi polemik, terlebih karena GKR Hemas mengadakan perlawanan. Seperti diketahui, Hemas akan diberhentikan setelah BK DPD memutus dengan alasan ketidakhadirannya dalam rapat.

BK DPD mencatat, selama setahun terakhir, dari 85 rapat, Hemas hanya 2 kali datang. Kemudian, 80 kali rapat lainnya, dia memberi keterangan izin, 1 kali sakit dan 2 kali tanpa keterangan. Ketidakhadiran ini telah melanggar Peraturan DPD tentang Kode Etik dan UU MD3.

Menurut Jeirry Sumampow, sansksi ke Hemas itu hanya pendekatan etik. Mestinya perlu diketahui alasan atau latarbelakangnya sering bolos dalam rapat-rapat DPD. Harus diingat, Hemas merupakan Wakil Ketua DPD sebelumnya yang menolak keras proses pemilihan pimpinan DPD dengan terpilihnya Oesman Sapta sebagai ketua.

“Ibu Hemas sampai hari ini tidak mengakui Pak OSO sebagai Ketua DPD karena menganggap proses pergantian pimpinan DPD ketika itu cacat. Ini sikap politiknya,” kata dia,

Karena itu, latar belakang demikian menjadi pertimbangan BK DPD untuk memutus apakah Hemas patut diberi sanksi etik atau tidak.

“Ini lah repotnya jika persoalan etika diatur dan dijalankan secara rigid. Pada hal ada faktor lain yang mesti diketahui yaitu alasan Hemas sering tidak hadir dalam rapat-rapat DPD,” ujarnya.

Lebih lanjut Jeirry Sumampow menyatakan, ketidakhadiran Hemas dalam rapat di Senayan adalah bagian dari protes dan sikap politiknya yang tidak mengakui kepemimpinan DPD yang baru. Hal demikian lah yang perlu dinilai oleh BK DPD sebelum menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.

Penilaian lainnya adalah, apakah ada tugas-tugasnya sebagai wakil dari Yogjakarta terabaikan ? Bagaimana dengan aspirasi daerah yang diwakilinya selama Hemas tidak hadir dalam rapat-rapat di DPD.

“Jadi, apakah ini merupakan pelanggaran etik atau tidak,” kata Jeirry bertanya.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia ini menambahkan, apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menjadi bahan pertimbangan, tetapi harus ada dimensi lain dalam membuat penilaian. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here