Kemenhub Keluarkan PM 118 Aturan Angkutan Sewa Khusus

BERITABUANA.CO-JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus untuk menggantikan PM 108 Tahun 2017. demikian diutarakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi bersama dengan Direktur Angkutan dan Multimoda, Ahmad Yani, Rabu (26/12) di Kemenhub.

“Pihak Kemenhub tetap mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penetapan batas tarif serta penerapan _suspend_,” ujar Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi, dalah satu hal yang ditekankan dalam PM 118 adalah perihal _suspend_ yang selama ini dikeluhkan oleh para pengemudi. “Kemenhub sudah meminta aplikator untuk membagi _suspend_ ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk _suspend_ sedang, akun driver yang terkena _suspend_ bisa dikembalikan lagi. Kalau termasuk kriteria berat harus dipertimbangkan, sementara kalau sudah sangat berat itu akan ada sanksi pidana. Hal ini akan dievaluasi oleh masing-masing aplikator,” jelasnya.

Walaupun demikian, tutur Dirjen Budi, dalam perkembangannya bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) tidak menaungi segala hal yang berkaitan dengan regulasi taksi online ini. Termasuk dalam pemberian payung hukum akan diberikan oleh presiden.

“Payung hukum kemungkinan akan langsung diturunkan dari presiden, namun beberapa kementerian seperti Kemenhub, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), Kementerian UKM, serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah berunding agar masing-masing dapat mempersiapkan PM,” beber Ditjen Budi.

Pihaknya, lanjut Dirjen Budi, akan tetap mengikuti kaidah Mahkamah Agung (MA) karena itu keputusan tertinggi yang harus diakomodasi dan diharapkan peraturan menteri dapat mengikuti.

“Terkait masalah tarif, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemenhub, dengan batas bawah Rp3.500 dan batas atas Rp6.000. Di antara itu, skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh Gubernur, dan aplikator pun diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan aplikator itu sendiri,” jelas Yani.

Terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang membahas mengenai ojek online (ojol), ungkap Yani, saat ini masih digarap oleh pihak Kemenhub. “Disampaikan bahwa pihak Kemenhub tetap tidak melegalkan ojol sebagai angkutan umum, tetapi hanya ingin menjaga keamanan di angkutan, karena dinilai sangat perlu diterapkan, mengingat penyumbang angka kecelakaan terbesar adalah sepeda motor dengan jumlah presentase sebesar 70%,’ tambah Yani. (yus/Lsw)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *