BERITABUANA, JAKARTA – Direktur Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, selama memimpin Orde Baru, Soeharto dinilai berhasil dalam melakukan pembangunan Indonesia. Melalui doktrin Trilogi Pembangunan dan program Repelita yang dicanangkan, telah menghantarkan Soeharto mendapat gelar atau sebutan sebagai Bapak Pembangunan.

“Trilogi Pembangunan adalah prinsip pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara,” kata Karyono dalam Diskusi Akhir Tahun Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema “Soeharto: Bapak Pembangunan atau Guru Korupsi?” di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Senin (24/12/2018).

Karyono menjelaskan, Trilogi Pembangunan terdiri dari tiga hal yakni, stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dalam melaksanakan doktrin Trilogi Pembangunan tersebut, sambung dia, Soeharto mencanangkan perbaikan pembangunan terencana yang diimplementasikan melalui tahapan Repelita. Pucuk pimpinan rezim Orde Baru itu yakin Indonesia akan tinggal landas di tahun 2000, meski faktanya itu tidak pemah terlaksana.

“Salah satu yang dianggap sebagai keberhasilan Soeharto, misalnya, pada tahun 1984 Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat dia mendapat kehormatan berpidato dalam Konferensi ke-23 Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma, Italia, pada 14 November 1985. Soeharto juga memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika,” paparnya.

Selain itu, lanjut Karyono, Soeharto dinilai berhasil membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi yang pada tahun 1967, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 700 juta dolar AS, dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi, terutama Soemitro Djojohadikoesoemo, dinilai mampu membalikkan keadaan.

“Namun dalam pelaksanaannya, konsep pembangunan yang dilakukan Soeharto tidak lepas dari kontroversi. Pelaksanaan doktrin ‘stabilitas nasional’ menghasilkan regulasi dan kebijakan yang membungkam demokrasi, dimana diterbitkan sejumlah peraturan yang mengekang kebebasan pers dan berpendapat,” ungkapnya.

Dia mencontohkan, salah satu regulasi yang mengekang demokrasi adalah diterbitkannya Undang-Undang tentang Organisasi Massa (Ormas) yaitu UU No.8 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik.

“Tidak hanya itu, di sektor ekonomi, pelaksanaan doktrin pertumbuhan ekonomi pada sisi lain menghasilkan penanaman modal asing yang mengakibatkan hutang luar negeri membengkak. Serbuan para investor asing ini kemudian melambat ketika harga minyak dunia jatuh,” bebernya.

Hal ini, dinilai Karyono, mengganggu pertumbuhan ekonomi di era Orde Baru karena yang menjadi salah satu sektor andalannya adalah ekspor minyak. Akhirnya, untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan kebijakan deregulasi atau liberalisasi pada tahun 1983-1988.

“Tapi tanpa disadari, kebijakan penarikan investor asing yang sangat liberal ini mengakibatkan undang-undang Indonesia yang mengatur arus modal menjadi yang paling liberal di dunia,” kata dia.

Selain itu, masih menurut Karyono, doktrin Trilogi Pembangunan dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, sebagaimana pemerataan pembangunan masih jauh panggang dari api.

“Justru di sisi lain doktrin Trilogi Pembangunan menimbulkan praktik pemerintahan yang otoriter dan maraknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana yang menjadi tuntutan reformasi pada 1998,” demikian Karyono. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here