Oleh: Andoes Simbolon

Andoes Simbolon.

OPERASI tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) terhadap pejabat Kemenpora, Selasa (18/12) lalu seperti melengkapi akan berakhir nya tahun 2018. Sangat tragis, pada saat kita memasuki tahun 2019, komisi anti rasuah mengendus transaksi ilegal antara pejabat Kemenpora dengan pengurus KONI. Dana hibah di kementerian itu rupanya menjadi bancakan. Dana yang semestinya bagi atlet berprestasi justru mereka embat, dibagi-bagi, sebuah aksi yang tidak terpuji. Pada saat OTT itu, penyidik KPK menyita uang ratusan juta rupiah, dan jumlah nya bertambah pada saat dilakukan penggeledahan.

Selama tahun 2018, KPK sudah berkali-kali melakukan OTT. Tercatat, OTT terhadap pejabat Kemenpora kemarin adalah yang ke 29. Sankin sering nya, istilah OTT menjadi hal yang umum di masyarakat. Ini memperlihatkan secara kuantitas OTT tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Lebih tragisnya, korban OTT ini adalah pejabat yang masuk penyelenggara negara, yakni kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan walikota. Tidak ketinggalan, pejabat di lingkungan pemerintah daerah setingkat kepala dinas ikut terseret dalam kasus korupsi para kepala daerah tersebut.

Dalam kasus kepala daerah ini, modus nya mirip, yakni menerima uang suap dari para kontraktor terkait dengan proyek infrastruktur di daerah yang mereka pimpin. Ada juga uang suap dari pihak ketiga untuk kepentingan jabatan di lingkungan pemerintah itu.

Lebih celaka lagi, hakim yang disebut sebagai wakil Tuhan pun ada yang terlibat korupsi. Dalam kasus hakim yang kena OTT ini, ada panitera serta pengacara terlibat. Hakim ini disuap oleh pengacara untuk mempengaruhi putusan dalam perkara yang sedang ditangani.

Uang memang tidak mengenal kelas. Siapa saja bisa silau dengan uang ini. Selain kepala daerah, maupun hakim, dalam OTT KPK tahun ini, puluhan anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota serta anggota DPR RI silau dengan uang. Buktinya, wakil rakyat yang ditangkap itu juga menerima uang suap dari kepala daerah dan dari pengusaha. Mereka menyalahgunakan jabatan demi mendapatkan uang secara tidak halal.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi selama tahun ini memang sangat memprihatikan. Vonis hakim kepada pelaku korupsi seolah tidak dihiraukan yang lain, sehingga OTT KPK terjadi berulang-ulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat maupun pemerintah. Seolah-olah, mereka yang ditangkap belakangan tidak takut terhadap KPK yang mampu mendeteksi akan adanya transaksi mereka.

Satu hal yang harus diperhatikan adalah, peristiwa OTT ini selalu mendapat perhatian dari media. Bagaimana misalnya pelaku nya digelanggang petugas KPK, kemudian dikenakan rompi orange, ditayangkan dalam siaran berita di televisi. Selain itu, hampir semua surat kabar dan media online menampilkan gambar atau foto pelaku korupsi. 

Apakah hal itu tidak menjadi pelajaran? Apakah kasus sebelumnya tidak dijadikan sebagai bahan instrospeksi untuk tidak melakukan korupsi? Betapa malunya anggota keluarga mereka menyaksikan orang-orang yang mereka sayangi digelandang petugas KPK karena diduga terlibat kasus korupsi. Perasaan malu  dan kasihan pada keluarga mestinya bersemayam dalam pikiran semua orang sehingga mampu melawan segala macam godaan.

Meningkatnya kasus korupsi seharusnya membuat kita malu sebagai bangsa. Masyarakat internasional pasti menyoroti bagaimana pejabat negara ini begitu mudahnya disuap. Tidak mungkin para Dubes negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta tidak mengikuti kerja KPK memberantas korupsi di Indonesia. Akibatnya, masyarakat lain ikut menanggung malu karena dicap sebagai bangsa yang korup.

Karena itu, menyongsong tahun 2019 harus ada gerakan penyadaran anti korupsi.

Gerakan ini menggelinding kesemua elemen masyarakat terlebih kepada penyelenggara negara maupun aparat sipil negara lainnya. Virus korupsi harus dicegah sehingga tidak sampai menular ke birokasi pemerintah pusat dan daerah. Kita ingin tidak ada lagi OTT KPK terhadap pejabat kita, terhadap para penegak hukum kita.

Malu rasanya menyaksikan gubernur, bupati dan walikota ditetapkan tersangka gara-gara menerima uang suap. Begitu juga kalau melihat anggota DPR dan DPRD digiring ke gedung KPK yang ditangkap karena kasus korupsi. Lebih malu lagi jika sampai yang ditangkap itu seorang hakim, bagaimana tanggapan masyarakat kepada lembaga peradilan kita?

Peradilan adalah tempat mencari keadilan, sehingga kewibawaannya harus dijaga dengan hakim yang bersih.

Sudahlah, uang hasil korupsi itu tidak akan dibawa ke liang lahat. Semua memang perlu uang, tetapi jangan menjadikan uang menjadi segala-galanya. Coba misalnya pejabat Kemenpora kemarin tidak dijaring KPK, kita bisa tebak, uang dana hibah yang di bancak itu digunakan untuk apa.

Kemungkinan, uang itu untuk membeli mobil baru lagi, atau membeli tanah atau rumah baru. Atau bisa jadi uang suap tersebut digunakan untuk membeli perhiasan istri dan anak-anaknya. Selebihnya, bisa juga digunakan untuk plesiran  dan shoping ke mall berkelas.

Tapi, rasanya kan tidak nikmat juga menikmati uang suap tersebut. Begitu juga dengan kepala daerah yang ditangkap KPK sebelumnya. Seandainya mereka lolos  dan selamat dari OTT, maka uang suap tadi juga akan digunakan seperti yang digunakan oleh pejabat Kemenpora tadi. Mungkin sebagian akan digunakan untuk melunasi utang-utangnya waktu maju sebagai calon pada pilkada. Tetapi, apakah harus demikian??? ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here