BERITABUANA, JAKARTA – Polemik penghentian alat berat pembangunan Pluit Culinary Park di kawasan Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, yang dilakukan secara arogan Ketua RW 12 dan RW 14 belum tuntas.
Kini, beredar foto-foto dan video di kalangan masyarakat luas, UMKM, PKL, dan pemulung tentang kelakuan ketua RW 12 dan RW 14 kelurahan Pluit, saat melakukan pengaduan kepada DPRD DKI Jakarta. Dan, saat mendampingi serta memberikan penjelasan menyesatkan kepada rombongan anggota DPRD DKI Jakarta yang inspeksi ke lokasi Pluit Culinary Park tersebut.

Wajar jika beredarnya foto dan video itu menimbulkan kemarahan, kegaduhan, dan meresahkan masyarakat Muara Karang dan sekitarnya. Serta pihak UMKM, PKL, dan ketua paguyuban pemulung yang pernah berusaha di lokasi tersebut.

Ketua RW 12 yang selalu mengatasnamakan warga yang tidak jelas serta tampaknya memiliki kewenangan yang super, sehingga dapat mengatur pelanggaran hukum di wilayahnya. Pemasangan kanopi hingga pinggir jalan raya untuk dapur restoran, serta bengkel dibangun permanen dapat dilakukan dengan membayar sejumlah pungutan liar yang tidak masuk ke kas Negara.

Itu pelanggaran hukum yang dilakukannya. Belum lagi, menutup saluran/got dengan corbeton, sehingga menjadi penyebab utama banjir, macet, dan semrawut akibat mobil parkir di pinggir jalan.

Masyarakat serta pengusaha UMKM mempertanyakan kelancangan Ketua RW 12 dan RW 14 yang melakukan tindakan melangkahi Lurah Pluit dan Camat Penjaringan. Padahal, Lurah Pluit dan Camat Penjaringan telah memulai proses sesuai dengan prosedur yang benar untuk menghidupkan usaha UMKM dan telah berjerih payah memperjuangkan nasib pedagang kecil.

“Apakah hanya golongan orang kaya pemilik ruko dan golongan tertentu yang boleh berdagang? Apakah para rakyat kecil UMKM tidak boleh mencari makan? Wong cilik itu tidak boleh dikucilkan, Ketua RW 12 dan RW 14 jangan menghambat usaha UMKM untuk rakyat kecil,” kata pimpinan UMKM, Diding Setiawan, di Jakarta, Selasa (18/12) lalu.

Diding Setiawan menjelaskan sebelumya pada Senin (17/12), pihak UMKM yang dipimpinnya telah mendatangi sekretariat RW 12 kelurahan Pluit, namun diperoleh informasi Ketua RW 12 itu bersembunyi di suatu tempat.

Begitu juga saat perwakilan UMKM, Purwanto, mendatangi Ketua RW 14. Rikie Rusly, Ketua RW 14, yang juga pemilik Bakmi Abadi mengelak telah menghambat, bahkan mengaku mendukung pembangunan Pluit Culinary Park. Itu sebabnya Diding menyesalkan tindakan yang tidak gentlemen kedua ketua RW tersbut. “Kami jangan dipermainkan,” seru Diding dengan nada tegas.

Diding meminta Ketua RW 12, Hari Hartono, mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang menghambat para rakyat kecil untuk mencari sesuap nasi demi menghidupkan keluarga mereka.

“Kami meminta aparat terkait bersama Satpol PP segera menertibkan bangunan-bangunan liar yang dikoordinir oleh RW 12 dan RW 14 yang jelas-jelas melanggar. Apabila permasalahan ini berlarut-larut, maka kami yang bernasib sama yang jumlahnya ribuan orang akan melakukan demo untuk keadilan di kantor RW 12 dan RW 14, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kantor DPRD DKI Jakarta, dan Gubernur,” ujar Diding. (Daf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here