RUU Daerah Kepulauan, Bukan untuk Membentuk Negara Dalam Negara

BERITABUANA, MANADO – Ketua Tim Ahli Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPD RI, Dr. Basilio Aroujo Diaz menyatakan bahwa dalam proses penyusunan RUU ini, pihaknya menemukan fakta bahwa dari 30 UU yang dianalisis, tidak ada satupun udang-undang yang berbicara mengenai pengelolaan daerah kepulauan.

“Jadi kehadiran RUU ini, melawan persepsi umum mengenai ahli-ahli hukum laut yang pada umumnya kurang sepakat adanya RUU dengan nama Daerah Kepulauan yang dianggap merepresentasikan negara dalam negara,” kata Basilio Aroujo Diaz dalam pemaparannya pada kegiatan sosialiasi RUU Daerah Kepulauan, inisiatif DPD RI di Ruang Rapat Gubernur Sulut, CJ Rantung, Selasa (18/12/2018) kemarin.

Akan tetapi, lanjut dia bahwa RUU ini tidaklah bertentangan dengan hukum laut dan tidak membentuk negara dalam negara sama halnya dengan UU Kepulauan Riau untuk UU Kepulauan dan UU Puncak jaya untuk UU Pegunungan.

“Negara ini bukan negara yang bercirikan kepulauan melainkan ‘memang’ negara kepulauan yang didalamnya ada daerah-daerah kepulauan yang perlu diatur dengan UU tersendiri. RUU ini tidak mengganggu UU Pemda melainkan memperkuat pengelolaan daerah kepuluanan oleh Pemda Kepulauan. RUU berusaha mengembalikan wilayah kelola laut kab/Kota dan Provinsi Daerah Kepulauan,” cetus Basilio.

Sementara itu, Edison, yang mewakili Gubernur Sulut menamini perlunya special treatmen terhadap daerah-daerah pulau. Edison menyatakan bahwa Daerah Kepulauan di Sulut juga merupakan Daerah Perbatasan. Dimana Pulau-Pulau yang ada berbatasan langsung dengan negara Philipina.

“Sulut memiiki 238 ribu pulau dimana 260 tidak berpenghuni. Dengan 12 diantaranya berada di wilayah perbatasan. Pulau Miangas dan Marore berhadapan langsung dengan Philipina. Posisi strategis tersebut membutuhkan pendekatan khusus,” paaprnya.

Sedang bekas Bupati Kepulauan Sangihe, Winsulangi Salindeho menyatakan bahwa Kepulauan indentik dengan wilayah Perbatasan dimana terdapat sejumlah keterbatasan yaitu: 1) identik dengan wilayah terisolir; 2) tingkat kemiskinan sangat tinggi seperti Pulau Kabio dikarenakan keterbatasan transportasi harga jual ikan yang rendah; 3) kualitas pendidikan yang rendah; 4) keterbatasan guru-guru dan tenaga kesehatan; dan 5) biaya transportasi yang mahal. Oleh karena itu diperlukan perlakuan khusus.

Kegiatan sosialiasai RUU Daerah Kepulauan Inisiatif DPD ini ditutup dengan suatu kesepahaman bersama bahwa Daerah Kepulauan harus diperjuangkan bersama-sama dengan melibatkan seluruh staekholders. (Kds)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *