BERITABUANA, JAKARTA – Pengamat politik kebangsaan Karyono Wibowo menyatakan, polemik penggunaan kotak suara untuk pemilu 2019 perlu dimaknai sebagai bentuk pengawasan publik. Ini adalah aspek lebih penting dari sekadar polemik soal bahan kotak suara, yaitu pengawasan yang menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu agar berjalan jujur dan adil tanpa kecurangan. Sehingga, pemilu menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

“Polemik tentang berbagai peristiwa yang menimbulkan kecurigaan seperti kasus tercecernya KTP elektronik di sejumlah daerah dan wacana kotak suara yang terbuat dari bahan karton kedap air, bisa dimaklumi,” kata Karyono kepada beritabuana di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Dia sendiri melihat polemik ini telah melampaui fungsi pengawasan karena isunya telah dikelola menjadi isu politik . Kemudian digiring melalui opini seolah kecurangan sudah disiapkan secara terstruktur, sistematis dan massif untuk memenangkan pasangan capres tertentu.

“Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, tapi secara tidak langsung opini ini diarahkan ke pasangan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin. Publik pun mafhum, kecurigaan tersebut mengarah ke Jokowi karena dia adalah calon petahana yang masih memegang kekuasaan. Pada titik inilah asumsi dibangun untuk mempengaruhi publik seakan telah terjadi kong kalikong antara penguasa dengan penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Memang lanjut dia, kecurigaan bisa dimaklumi. Tapi diingatkan, publik perlu mengetahui, potensi kecurangan pemilu tidak hanya datang dari pihak petahana, tapi bisa juga dari pasangan calon lain.

“Sejauh penyelenggara pemilu tidak netral dan memiliki niat untuk bertransaksi dengan peserta pemilu maka potensi kecurangan bisa datang dari semua peserta pemilu,” kata Karyono.

Dia mengingatkan, dalam konteks mengamati pertarungan politik, publik harus cerdas dalam menganalisa suatu fenomena politik yang terjadi.

“Seperti halnya dalam strategi opini, sudah lazim terjadi narasi kecurangan kerap kali sengaja dibangun untuk mendelegitimasi kemenangan, siapapun capresnya,”kata Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) ini.

Penggunaaan kotak suara berbahan karton untuk pemilu 2019Polemik soal kotak suara dari karton sudah termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur tentang Norma, Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi; Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terbuat dari bahan karton kedap air yang pada satu sisinya bersifat transparan.

KPU berdalih membuat kotak suara terbuat dari bahan karton kedap air karena melaksanakan prinsip efektifitas dan efisiensi. Menurut Karyono, prinsip efisiensi tentu bisa dimaklumi.

“Namun KPU juga harus mengedepankan prinsip keamanan agar kertas suara terjamin keamanannya. Kertas suara harus aman dari potensi kerusakan dan manipulasi,” imbuhnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here