BERITABUANA.CO, JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Mukri mengatakan, upaya praperadilan merupakan langkah hukum yang dibenarkan apabila ada pihak yang tidak puas dengan proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Karena itu, pihaknya mempersilahkan para pihak apabila ada yang merasa tidak puas.

“Jadi ya tidak ada masalah, yang jelas sampai sekarang kita belum menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik. Ya kita tunggu saja,” kata Mukri menanggapi sikap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang akan menggugat praperadilan Kejaksaan Agung terkait penanganan tersangka Honggo Wendratmo atas kasus korupsi Kondensat, di Jakarta, Kamis (13/12).

Sebelumnya Jaksa Agung, HM Prasetyo mengisyaratkan akan menyidangkan tersangka Honggo Wendratmo — mantan Dirut PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) — secara in absentia. Pasalnya, hingga kini keberadaan tersangka masih menjadi buronan Mabes Polri.

Padahal tim jaksa penuntut umum Kejagung pada awal Januari 2018 sudah menyatakan, bahwa berkas perkara kasus Kondesat yang diduga merugikan negara sekitar 2, 7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp38 triliun sudah lengkap (P-21).

Namun hingga kini penyerahan tahap dua, yakni tersangka dan barang bukti dari penyidik Bareskrim Polri ke jaksa penuntut umum belum juga dilaksanakan. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here