BERITABUANA, JAKARTA – Memasuki usia yang ke 20 tahun hari ini, Forum Alumni HMI Wati atau FORHATI terus berjuang dalam berbagai aspek kehidupan. Pimpinan FORHATI mulai dari pusat, wilayah dan daerah terus  berpartisipasi aktif, namun selalu kritis dan korektif.

Dalam pernyataan sikap  Presidium Majelis Nasional FORHATI yang di tandatangani koordinatornya Hanifah Husein dan diterima beritabuana, Rabu (12/12/2018), disebutkan bahwa organisasi ini pun bersedia  bekerjasama dengan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

“Tidak kalah penting, FORHATI juga bersedia mewujudkan kondisi yang kondusif dan favourable bagi keberlangsungan hidup NKRI. Bahkan, mengambil inisiatif dalam mewujudkan persatuan seluruh elemen dan eksponen masyarakat, negara, dan bangsa dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT, sesuai dengan ragam bidang keahlian anggotanya,” kata Hanifah.

Perjuangan yang terus dilanjutkan FORHATI, jelasnya antara lain pada keadilan perempuan dan anak untuk memperoleh hak hidup yang wajar dan layak sesuai standar HAM. Termasuk perjuangan keadilan  negara atas kaum perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan baik dalam bentuk ucapan (kata-kata) maupun aksi kekerasan fisik, termasuk pelecahan seksual dari siapapun juga, baik di wilayah domestik (keluarga) ataupun masyarakat.

Dalam kaitan ini, FORHATI  menuntut diberlakukannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 23 Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas.

Begitu juga dengan  UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT)  harus dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga  lebih melindungi kaum perempuan dan anak-anak.

“Harus ada ketegasan bahwa KDRT sebagai kejahatan kemanusiaan. Forhati memberikan perhatian khusus tentang penegakan hukum terkait KDRT, tidak hanya karena KDRT telah menjadi isu global dan telah menjadi perhatian publik semata, melainkan karena KDRT adalah tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab,” kata Hanifah Husein.

Menurut FORHATI, penguatan akses kaum perempuan terhadap modal usaha harus diperhatikan. Dalam kaitan ini, mereka  mendesak otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia memperluas jangkauan distribusi inklusi keuangan yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan keluarga.

Jangan sampai, hak kaum perempuan memperoleh perlakuan yang adil dalam mendapat kesempatan kerja, mengembangkan karir, sesuai dengan standar kompetensi dan profesionalisme terabaikan.

Untuk itu menurut FORHATI, pemerintah supaya  menyiapkan rencana pengembangan sumberdaya  insani  sebagai  modal  insan  bagi bangsa  dan negara;

Begitu juga perlakuan adil dan proporsional bagi kaum perempuan dan anak dalam memperoleh hak layanan kesehatan menyeluruh maupun layanan publik lainnya, sebagaimana kaum perempuan memikul kewajibannya kepada negara harus dilaksanakan.

Demikian juga dalam hal pangan, harus ada jaminan bagi setiap keluarga memperoleh pangan yang berkualitas dan berdampak baik terhadap kualitas kesehatan, FORHATI mengklaim,hanya perempuan yang kuat, sehat,  cerdas dan sejahtera lahir dan bathin yang bisa melahirkan anak-anak yang  mampu mewujudkan ketahanan keluarga di dalam rumah tangganya. Apalagi hal ini sejalan dengan program pemerintah yang berkonsentrasi kepada perwujudan ketahanan keluarga setiap rumah tangga masyarakat.

Sebagai organisasi alumni HMI, organisasi ini menegaskan  terus berjuang pada pencapaian kualitas  Insan  Cita. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here