BERITABUANA, JAKARTA- Direktorat Jenderal Imigrasi terus melakukan upaya melayani masyarakat dengan menghadirkan kantor imigrasi di pelosok-pelosok seluruh lndonesia. Hal ini dilakukan dalam upaya memberikan kemudahan memperoleh paspor.

Salah satu contoh diresmikannya Kantor lmigrasi Kelas lll oleh Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie di Kota Kotamobagu, Bolaang Mongondow Raya, Sulut, Selasa kemarin.

Walikota Kotamobagu Ir. Hj. Tatong Bara, mengapresiasi diresmikannya Kantor Imigrasi Kelas lll, Non TPI di Kotamobagu, karena kehadiran kantor imigrasi ini sangat membantu warga di beberapa kabupaten di Bolmong Raya, seperti Bolming, Bolsel, Boltim dan Bolmut yang bupati/wakilnya hadir dalam peresmian itu.

“Hadirnya kantor imigrasi ini sangatlah membantu kami. Dulu masyarakat Kotamobagu dan sekitarnya jika ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci, atau ibadah ke Jerusalem, harus mengurus paspor ke Manado,” katanya.

“Dengan adanya kantor imigrasi beberapa tahun terakhir, masyarakat sudah tidak perlu jauh-jauh lagi ke Manado untuk mengurus paspor dan dokumen lainnya, oleh sebab itu dengan telah diresmikannya kantor imigrasi ini sangatlah membantu kami,” tambah Walikota.

Selain Walikota, pejabat lain yang hadir Bupati Bolmong Dra Yasti Supredjo Mokoagow, Kapolres Kotamobagu AKBP Gani F Siahaan SlK, MH, Ketua Pengadilan, Dandim 1303, Kajari, tokoh agama, tokoh adat, camat se-Kotamobagu, Kakanim Kotamobagu Jhoni Rumagit SH, serta jajaran Imigrasi Sulut.

Perlu diketahui sebelumnya lahan tanah dan bangunan Kantor Imigrasi Kelas lll Non TPI tersebut merupakan aset daerah pemerintah Kotamobagu yang dipinjam pakai pada pihak imigrasi, namun saat ini di bawah pimpinan Walikota Kotamobagu lr. Hj Tatong Bara, lahan dan bangunan kantor imigrasi tersebut telah sepenuhnya dihibahkan pada negara dan menjadi aset negara.

Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie sangat berterima kasih atas dihibahkannya tanah dan bangunan kantor kepada pihak imigrasi dari Walikota Kotamobagu Ir. Hj Tatong Bara.

“Ini bentuk kerja sama yang sinergis antarinstansi pemerintah,” ujar Ronny.

Selain meresmikan Kanim Imigrasi Kelas lll, Non TPI Kotamobagu, Ronny juga mengukuhkan Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora tingkat kecamatan se-Kota Kotamobagu.

Dijelaskan mantan Kadiv Humas Polri ini, sekarang tidak ada lagi kementerian, warga yang bisa bekerja sendiri. Semua sudah bekerja sama, berkolaborasi saling menguatkan satu sama lain.

Mengenai Tim Pora, Ronny menyampaikan, hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Dengan adanya Tim Pora ini, bukan berarti kami membawahi untuk melaksanakan tugas pengawasan orang asing. Tetapi kami justru menyediakan sarana dalam bentuk bersama, semua tim agar bisa melaksanakan tugas bersama-sama,” ucapnya.

Pengawasan orang asing ketika masuk ke lndonesia, kata Ronny, menjadi mandat dan kewenangan mutlak Menteri Hukum dan HAM, kemudian dilihat apakah orang itu masuk daftar tangkal atau tidak, membahayakan atau tidak. Karena hanya yang bermanfaat dan tidak berbahaya yang diijinkan masuk.

Namun, diakui Dirjen, ketika sudah dicap boleh masuk memiliki visa, orang itu boleh melangkakan kaki masuk lndonesia.

“Itu sudah menjadi pengawasan bersama. Tergantung orang asing melakukan tindakan apa. Misal, kalau dia sudah melakukan tindakan pidana maka penanganannya oleh pihak kepolisian,” tandas Sompie.

Empat camat dipakaikan jaket Tim Pora oleh Walikota Kotamobagu lr. Hj Tatong Bara, sehingga tim mulai bekerja sama dalam pengawasan orang asing. (Nico Karundeng)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here