BERITABUANA.CO, JAKARTA – Direktur Pemasaran Korporasi PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Persero Budi Tjahjono didakwa merugikan keuangan negara di perusahaan itu sebesar Rp8,46 miliar dan 766.955 ribu dolar AS (sekira Rp7,583 miliar) sehingga mencapai total Rp16,04 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Luki Dwi Nugroho di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/12) mengatakan, terdakwa Budi Tjahjono bersama-sama dengan Kiagus Emil Fahmy Cornain dan Solihah mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurutnya, keuntungan itu diperoleh dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN sehingga merugikan keuangan negara cq PT Asuransi Jasindo sebesar Rp8,46 miliar dan 766.955 ribu dolar AS atau setara Rp7,584 miliar.

Caranya, merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) pada 2010-2014.

“Padahal penutupan tersebut tidak menggunakan jasa agen PT Asuransi Jasindo,” katanya.

Dijelaskan, perbuatan itu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp3 miliar dan 662.891 dolar AS (sekira Rp6,555 miliar). Selain itu juga memperkaya orang lain yaitu Kiagus Emil Fahmy Cornain (orang kepercayaan Kepala BP Migas Raden Priyono) sejumlah Rp1,33 miliar, Wibowo Suseno Wirjawan alias Maman Wirjawan sejumlah 100 ribu dolar AS serta Solihah (Direktur Keuangan dan Investasi) sebesar Rp198.381 dolar AS.

Bahkan Jasindo sebagai BUMN, lanjut Luki, melakukan penutupan asuransi untuk kegiatan pengadaan jasa penutupan asuransi untuk melindungi aset dan proyek/kontruksi dari kegiatan pengadaan jasa penutupan asuransi untuk melindungi aset dan proyek/kontruksi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) – Kontrak Kerja Sama (KKSK) di SKK Migas.

Budi Tjahjono menginginkan PT Asuransi Jasindo menjadi leader konsorsium karena akan meningkatkan laba perusahaan dan mendapat keuntungan premi yang lebih besar.

Dia mengatakan BP Migas melakukan dua kali pengadaan dengan metode “beauty contest” baik untuk penutupan asuransi aset maupun penutupan asuransi kontruksi dengan PT Asuransi Jasindo ditunjuk sebagai leader konsorsium.

Pertama dalam pengadaan jasa asuransi aset industri dan sumur BP Migas-KKKS 2009-2012 dan pengadaan konsorsium asuransi proyek konstruksi KKKS 2009-2012 dengan PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium seolah-olah menggunakan jasa agen KM Iman Tauhid Khan.

“Ditunjuknya PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium pengadaan tersebut adalah atas bantuan Wibowo Suseno Wirjawan dan Kiagus Emil Fahmy Cornain,” ungkap jaksa Luki.

Keduanya mengumpulkan panitia pengadaan asuransi aset dan kontruksi dari BP Migas sebelum pengumuman pengadaan dan meminta kepada panitia pengadaan memperbaiki pembobotan sehingga dapat memenangkan PT Jasindo sebagai leader konsorsium.

Selanjutnya memberikan bocoran terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh BP Migas agar PT Jasindo menjadi leader konsorsium, mengawal pemenangan PT Jasindo sebagai leader konsorsium dan membantu PT Jasindo dalam mengubah Request For Proposal (RFP).

Menurut Luki, pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap senilai total Rp3,994 miliar.

“Semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan KM Iman Tauhid Khan dan tinggal menandatanganinya,” jelasnya.

Setelah pembayaran direalisasikan, KM Iman Tauhid Khan menyerahkan kepada Kiagus Rp3,994 miliar. Kiagus lalu menyerahkan uang sebesar 100 ribu dolar AS kepada Wibowo Suseno Wirjawan dan sisanya Rp994,546 juta diberikan kepada Kiagus sebagai komisi.

Pada 2010, KM Iman Tauhid Khan mendapatkan pembayaran komisi agen secara bertahap dengan cara yang sama seperti pada tahun 2010 yaitu semua proses pencairan atas pembayaran komisi agen tersebut dokumen pencairannya tidak dikerjakan oleh KM Iman Tauhid Khan.

Tapi atas arahan Budi Tjahjono dokumen itu dikerjakan oleh pihak PT Asuransi Jasindo sedangkan KM Iman Tauhid Khan hanya tinggal menandatangani dan mendapat bayaran.

Budi Tjahjono lalu diangkat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirut PT Asuransi Jasindo pada 5 Mei 2011.

Bayaran itu adalah Rp3,336 miliar pada Agustus 2011, lalu diserahkan kepada Kiagus Emil, lalu Budi Tjahjanto mengambil Rp3 miliar sedangkan sisanya diberikan kepada Kiagus.

Kedua, pengadaan jasa asuransi aset Industri, Sumur, dan Aset LNG BP Migas-KKKS 2012-2014 dan penutupan konsorsium asuransi proyek konstruksi KKKS Tahun 2012-2014 sebagai leader konsorsium seolah-olah menggunakan jasa agen Supomo Hidjazie.

Pada akhir 2011, Budi Tjahjono bertemu dengan Raden Priyono karena Budi mendapat informasi akan terjadi perubahan Renewal For Proposal (RFP) dalam pengadaan asuransi aset & kontruksi pada 2012 yang akan membahayakan posisi PT Asuransi Jasindo sebagai leader konsorsium.

Atas itu, Budi meminta bantuan Raden Priyono agar dapat membantu PT Asuransi Jasindo tetap menjadi leader konsorsium, dan Raden Priyono menyanggupi permintaan tersebut.

Budi lalu mengadakan rapat direksi dan disepakati untuk melakukan mekanisme pengeluaran uang melalui agen Supomo Hidjazie dan disepakati Solihah bertanggung jawab mengumpulkan uang dari “fee” agen tersebut.

Pada 2012-2013, Supomo Hidjazie mendapat pembayaran komisi agen secara bertahap dari PT Jasindo dengan cara sama seperti KM Iman Tauhid Khan.

Supomo Dijazie mendapatkan pembayaran komisi yaitu 126.811 dolar AS pada 2 April 2012, dan 422.828 dolar AS pada 9 Agustus 2012 serta 111.632 dolar AS pada 20 Maret 2013 sehingga totalnya 661.273 dolar AS.

Dari total penerimaan komisi kegiatan fiktif agen tersebut, 70 persen yaitu 462.891 dolar AS diberikan kepada Budi Tjahjono dan 30 persen atau 198.381 dolar AS diberikan kepada Solihah untuk uang operasional.

Atas perbuatannya Budi Tjahjono didakwa pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Oisa/ant

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here