Kejagung Periksa Pejabat BCA Finance

BERITABUANA.CO, JAKARTA – Seorang pejabat PT Bank Central Asia (BCA) Finance, Rafid dimintai keterangan sebagai saksi oleh tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Rony Tedy, Direktur PT Tirta Amarta Botting Company yang merugikan Negara Rp1,8 Triliun.

“Dia dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka RT,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Mukri kepada wartawan, di Jakarta, Senin (3/12).

Ditambahkan, dalam penyidikan kasus tersebut penyidik telah memeriksa 6 saksi, dan tidak menutup kemungkinan masih bertambah lagi. “Jadi prosesnya masih terus berlanjut,” kata mantan Wakajati DIY ini.

Kasus ini berawal dari manipulasi data tahun 2015 yang diajukan PT Tirta Amarta. Direktur Tirta Amarta, Rony Tedi mengajukan perpanjangan dan tambahan fasilitas Kredit Modal Kerja kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Bandung sebesar Rp880,6 miliar, perpanjangan, dan tambahan plafon letter of credit Rp40 miliar, serta fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp 250 miliar selama 72 bulan.

Namun, hasil audit menunjukkan PT Tirta Amarta Bottling telah mengajukan kredit ke Bank Mandiri Cabang Bandung senilai Rp1,47 triliun, dengan jaminan aset hanya Rp73 miliar.

Dana yang seharusnya untuk kepentingan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja itu kemudian dipergunakan untuk keperluan lain. Akibatnya, bos Tirta Amarta Rony Tedy beserta tiga manajer Bank Mandiri Cabang Bandung ditangkap dan terancam 20 tahun penjara karena melanggar UU Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) total kerugian Negara mencapai Rp 1,8 triliun.
“Perhitungan kerugian negara dari dokumen yang kami terima itu berkembang dari yang sebelumnya disampaikan sekitar Rp 1,4 triliun sekarang sudah dihitung secara utuh menjadi Rp 1,8 triliun,” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Adi Toegarisman saat menerima laporan hasil pemeriksaan kerugian Negara tersebut.

Menurutnya, tambahan Rp 400 miliar dari perhitungan awal kerugian negara sebesar Rp 1,4 triliun merupakan bunganya. Sehingga, hitungan kerugian negara dari BPK sebesar Rp 1,8 triliun adalah pokok utang plus bunganya dari kasus tersebut. Oisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *