Sambut Positif Pencabutan DNI, Bamsoet Minta Jangan Ada ‘Genderuwo’ Disekitar Presiden

BERITABUANA, JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyambut positif pencabutan paket kebijakan ekonomi jilid 16 yang antara lain terkait dengan 51 Daftar Negatif Inveastai (DNI) yang 100 % bisa dimasuki oleh asing. Sebab, DNI itu akan membunuh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan merugikan rakyat.

“Dengan banyaknya protes pengusaha, masyarakat dan kalangan DPR sendiri menunjukkan bahwa kebijakan tersebut ada yang tidak beres,” kata Bamsoet dalam diskusi dengan tema “Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM?” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Padahal, sebut Bamsoet, kebijakan itu harus ada keseragaman langkah kementerian dan Presiden Jokowi. Apalagi menjelang pemilu 2019.

“Kalau tidak, apakah Menko Perekonomian RI Darmin Nasution berjalan sendiri? Lalu didesak untuk mundur? Tentu kalau mundur ini hak prerogatif Presiden Jokowi,” tegasnya lagi.

Karena itu, dirinya meminta para menteri dalam membuat kebijakan tidak mengganggu jalannya pemerintahan itu sendiri. Terlebih Jokowi maju lagi menjadi capres 2019.

“Jadi, jangan sampai ada ‘gendoruwo’ di sekitar presiden. Saya juga harus menyampaikan suara rakyat dan pengusaha kecil menengah. Karenanya menyambut baik jika Presiden Jokowi mencabut DNI itu,” katanya.

Menurut Bamsoet, hal itu sudah disampaikan ketika Rapimnas KADIN di Solo, bahwa paket kebijakan DNI tersebut belum ditandatangani oleh Presiden RI.

“Pak Jokowi bilang jika draft itu belum sampai di mejanya. Artinya paket itu belum diketahui presiden. Golkar pun sebagai pendukung pemerintah, pasti ingin pemerintahan ini sukses,” pungkasnya. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *