Minta Pemerintah Revisi UU Tipikor, Fahri Hamzah: Bukti KPK Telah Gagal

BERITABUANA, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, permintaan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo kepada pemerintah agar merevisi Undang-Undang Tndak Pidana Korupsi (UU Tipikor), bukti kegagalan lembaga antirasuah tersebut dalam mengidentifikasi persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia.

“KPK ibarat dokter yang gagal mendiagnosa penyakit seorang pasien. Sehingga KPK sekarang seperti lempar handuk dan menyerahkan kembali kepada presiden dengan membuat Perppu,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Sebagai bukti kegagalan KPK tersebut, Fahri menyarankan, agar pemberantasan korupsi dikembalikan kepada penegak hukum inti, yakni Kepolisian dan Kejaksaan. Jika tidak, silahkan Presiden Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana permintaan KPK.

Namun, kata politisi dari PKS itu, dengan catatan pada 100 hari pertama para capres harus berani membuat Perppu paket pemberantasan korupsi yang hasilnya lebih nyata.

“Tapi kalau para capres tidak mau, siapkan saja Perppu-nya, begitu pemerintah nanti sesuai dengan keinginan KPK, pada 100 hari pertama para capres harus berani membuat Perppu paket pemberantasan korupsi yang hasilnya lebih nyata,” kata Fahri.

Mengapa? Karena apa yang dilakukan KPK dengan meminta presiden membuat Perppu itu tidak lebih daripada bukti bahwa KPK telah menyerah dan tidak sanggung lagi memberantas korupsi, demikian penegasan Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, jika pemerintah ingin meninggalkan landasan yang lebih baik soal pemberantasan korupsi, maka revisi UU Tipikor harus segera dilakukan dalam waktu dekat.

“KPK ingin pemerintahan yang tak lama lagi ini, kan habis itu Pemilu dan kita ngga tahu pemerintahannya siapa tidak lama lagi, bila mau meninggalkan landasan yang lebih baik untuk pemberantasan korupsi itu revisi UU Tipikor-nya, kalau memungkinkan,” kata Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/11/2018) kemarin.

Namun, Agus mengusulkan, mengingat revisi UU Tipikor tersebut cukup mendesak, maka Presiden Jokowi bisa menerbitkan Perppu. Sebab, pembuatan Perppu relatif lebih cepat dibanding melalu Prolegnas.

“Kalau itu (membuat Perppu) bisa jalan kan relatif cepat. Nanti DPR tinggal melihat mengesahkan atau tidak. Nah Perppu-nya harus kita siapkan dengan baik,” kata Agus. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *