Dirjen Imigrasi Resmikan Unit Kerja Keimigrasian di Tembagapura

BERITABUANA, MIMIKA – Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), telah membentuk Unit Kerja Keimigrasian (UKK) di Distrik Tembagapura yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika. Pembukaan UKK ini dalam rangka mewujudkan hadirnya secara luas di seluruh wilayah lndonesia dalam bidang pelayanan keimigrasian.

Menurut Kakanwil Kemenkumham Papua Iwan Santoso SH, MSi mengatakan, kebijakan membentuk UKK di Distrik Tembagapura dilakukan untuk menjawab dan mengatasi kendala terbatasnya pelayanan di kantor lmigrasi yang ada. Apalagi sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas ll Tembagapura saat ini telah berganti nama menjadi Kantor lmigrasi Kelas ll Mimika. Bahkan tidak hanya itu, hal ini atas pertimbangan luasnya lndonesia yang tidak sebanding dengan jumlah kantor lmigrasi yang ada.

“Apalagi ada permintaan masyarakat dan permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika,” kata Iwan dalam sambutan di Pendopo Kabupaten Mimika, Senin (26/11).

Sementara Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie, menjelaskan, pihaknya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah membuat kesepakatan untuk membentuk UKK sebagai ujung tombak Kantor Imigrasi Kelas ll di wilayah Distrik Tembagapura.

“Kita ketahui ada warga di sana tentu masyarakat lndonesia yang perlu dilayani seperti bagi mereka yang mengajukan paspor. Selain itu, juga untuk melayani para tenaga kerja warganegara asing yang bekerja di PT Freeport,” jelasnya.

Kemudahan di bidang keimigrasian menjadi fokus bersama dimana, Kemenkumham melaksanakan nawacita untuk menghadirkan negara di seluruh lndonesia termasuk di Distrik Tembagapura yang membawahi beberapa kampung.

Tentu yang dilayani tidak hanya di Tembagapura, tetapi juga, kata Ronny, distrik yang berdekatan yang bisa ditempuh dengam berjalan kaki.

Lebih lanjut Ronny, menjelaskan, pengaruh yang bisa diperoleh dari keberadaan UKK di Tembagapura sangat besar, karena akan mempengaruhi pembangunan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang akan berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja, sekolah maupun dalam rangka melaksanakan ibadah.

“Dalam hal pendidikan, belakangan ini banyak generasi muda Papua yang belajar di luar negeri baik yang biaya sendiri maupun pemerintah, ini akan dimudahkan dalam pelayanan pembuatan paspornya,” tutur Ronny.

Dia menjelaskan, Kantor Imigrasi Kelas ll Mimika berawal belasan tahun lalu dengan nama Kantor Imigrasi Kelas ll Tembagapura. Dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka Kantor lmigrasi tidak hanya melayani masyarakat di Mimika, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap pekerja asing di PT Freeport.

“Tidak itu saja, kebutuhan masyarakat terus berkembang, sehingga kita gunakan nama sesuai kesepakatan bersama yakni Kantor lmigrasi Kelas ll Mimika,” tandasnya.

Diakui Ronny, dengan adanya UKK diharapkan dapat meningkatkan pelayanan baik pekerja asing di PT Freeport, dan juga pengawasan orang asing yang berada di Papua sebagai wisatawan ataupun tenaga kerja maupun terhahadap misionaris, kita bisa lakukan pengawasan keimigrasian.

“Adanya UKK di Tembagapura akan menjadi cikal bakal kantor apabila pelayanan makin luas. Perlu kita ketahui transportasi untuk menjangkau desa atau distrik tidak mudah, jarak tempuh ini yang menjadi pertimbangan untuk menghadirkan petugas-petugas imigrasi ke Tembagapura,” jelas Ronny.

Bahkan, diakui mantan Kabiro Wasidik Bareskrim Polri ini, pihaknya tidak hanya akan melayani Tembagapura saja, tapi di seluruh Papua. Ini tergantung APBN yang diperoleh dari pemerintah pusat dan dukungan dari pemda. (nico)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *