Perspektif Publik Penghapusan Pajak Motor dan SIM

Twitter @Fahrihamzah 27/11/2018

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah. (Dok. Ist)

PAGI ini saya ingin melengkapi pernyataan saya soal Pajak Motor dan SIM. Ada Tim sukses yang mau menghapus keduanya. Sehingga dianggap akan mengurangi beban rakyat. Padahal, pajak tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sesederhana itu.

Pajak itu punya fungsi antara lain sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, pengaturan dan stabilitas. Fungsi tersebut diturunkan dari filosofi bahwa pajak adalah bentuk agregasi kepentingan individu menjadi kepentingan publik.

Sebagai contoh kalo seorang tim sukses bertanya ke individu rakyat tentang ide pencabutan pajak maka kemungkinan besar jawabannya akan mendukung. Mengapa? Karena mereka menjawab dalam kerangka pikir seorang individu. Dan jawaban tersebut secara personal tidak salah.

Tetapi seorang tim sukses harusnya memiliki kerangka pikir sebagai seorang pelayan publik. Sehingga dalam merumuskan kebijakan tidak serta merta mendasarkan pada temuan-temuan individual. Tetapi kepentingan publik harus menjadi pertimbangan dasarnya.

Itu semua butuh ilmu dan pengalaman. Perjalanan empiris mengenai kebijakanan publik negara lain dan di negeri ini banyak sekali pelajarannya kalo mau kita gali dan dipertajam. Perlu kesabaran untuk melihat gambar besar persoalan.

Negara atau daerah yang pro kepentingan publik pasti tingkat penerimaan pajaknya tinggi, tax ratio besar. Dalam konteks negara, negara yang pelayanan publiknya baik pasti tax rationya besar. Pajak adalah cermin dari kepercayaan kepada negara.

Hampir semua negara maju dimana pelayanan publiknya bagus tax rationya pasti besar (antara 20%-40%). Negara skandinavia (negara dengan pelayanan publik terbaik) memiliki tax ratio di atas 40%. Tax rasio indonesia hanya 11%. Pajak itu cermin perasaan akan kehadiran negara.

Dan karena secara filosofis pajak ini juga memiliki fungsi pengaturan maka ciri masyarakatnya juga kelihatan: tertib, disiplin dan sejahtera, serta anti-diskriminasi dalam mendapatkan pelayanan publik. Jenis transportasinya variatif: Bus, Subway, MRT, Commuter Line dll.

Dalam konteks teori dan pengalaman tersebut, ide penghapusan Pajak Motor dan SIM adalah langkah mundur dan tidak visioner. Serta tidak didukung konsep implementasi yang kongret dan rasional. Motifnya mengejar dukungan individu tapi mengorbankan publik.

Perlu diketahui bahwa pajak kendaraan merupakan sumber penerimaan keuangan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu antara 25-60 persen. Kalo dibandingkan dengan Total APBD memang tampak kecil, karena APBD juga ditopang oleh DAU, DAK, dan dana perimbangan.

Tapi kalau dibandingkan dengan total PAD, jelas pajak kendaraan ini besar dan signifikan. Kalo potensi pajak ini hilang, maka pemda pasti akan “shutdown” dan stabilitas pelayanan publik akan terganggu. Maka saya mendengar, tidak ada Pemda yang setuju termasuk DKI dan Jawa Barat.

Sampai tahun 2018 jumlah kendaraan secara nasional 111 juta, 91 jutanya kendaraan roda dua. Katakan pajak motor itu kita rata-ratakan 250 ribu. Maka potensi pajak yang hilang per tahun secara nasional 91 juta x 250 rb = 22.7 triliun. Angka yg cukup besar bagi daerah.

Kalo kita bagi 34 propinsi, akan kita dapatkan rata-rata potensi kehilangan pajak sekitar 600 milyar. Tentu besar tiap propinsi tergantung volume kendaraan roda duanya. Bagi pemda tentu sumber pendapatan ini besar dan signifikan. Ini ruang manuver Pemda dalam pembiayaan.

Pemda tidak boleh hutang. DAU dan DAK juga tidak bisa digunakan secara fleksibel, karena ada mekanisme pusat yang mengatur. Sumber keuangan apa yang bisa menggantikan, dan siap mengganti potensi keuangan yang hilang ini? Pemda akan dibuat kalangkabut.

Jangankan membuat jalan baru, untuk memperbaiki jalan yang rusak saja selama ini pemda sudah kehabisan akal. Apalagi kalo sumber pendapatan daerah ini hilang. Sistem sentralisasi dalam pengelolaan pendapatan negara membuat Pemda tidak punya banyak pilihan.

Ide penghapusan pajak kendaraan bermotor ini juga akan mengakumulasi permasalahan yang selama ini justru ingin kita pecahkan. Over konsumsi BBM, polusi, kemacetan dan perilaku inefisiensi lain yang menimbulkan biaya sosial dan itu ditanggung publik.

Logika yang mengatakan bahwa yang membuat macet, polusi dan tidak efisien itu kendaraan roda empat. Lalu menghapus pajak kendaraan roda dua. Ini logika yang keliru. Dan tidak konsisten. Sebab keduanya sama saja dalam perspektif publik.

Pajak sebagai instrumen ekonomi akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat. Selama ini pemerintah menerapkan pajak progresif utk kepemilikan kendaraan, semakin banyak kendaraan yang dimiliki maka pajaknya akan berlipat besarnya. ini efektif utk membatasi volume kendaraan.

Penghapusan pajak akan berlaku hukum sebaliknya, yaitu secara rasional orang akan mudah memiliki motor, satu keluarga bisa memiliki lebih banyak sehingga volume kendaraan dijalan lebih cepat bertambah. Bisa-bisa satu rumah punya 5 motor, 5 pembakar BBM dan 5 pengambil ruang jalan.

Potensi pajak hilang sehingga jalan tidak bisa diperlebar, jalan rusak tidak bisa diperbaiki dan secara perlahan kepentingan publik terganggu, kepentingan individu pun akan terusik. Akibatnya juga akhirnya nanti diderita oleh pengendara motor.

Mungkin niat kita juga ingin meringankan beban ojek online, tapi motor semakin banyak. Pendaftar ojek online bertambah, di saat yang sama penumpang semakin sedikit karena sudah punya motor sendiri. Dr sisi ekonomi ini justru berdampak buruk pada pelaku ojek online ke depannya.

Pada akhirnya nanti, yang tadinya roda empat sebagai penyebab utama kemacetan, bisa jadi nanti motor penyebab utamanya. Selain menjadi penyebab utama kematian dijalan raya. Datanya dari Kemenhub sudah saya tulis kemarin

Ini kembali kepada falsafah ruang publik, dari milik bersama dan kendaraan pribadi termasuk Sepeda Motor harus semakin langka. Sebab setiap parkir milik pribadi di ruang publik harus dibayar karena telah mengambil bagian orang lain.

Di negara maju, prinsipnya gini, “Negara harus menyiapkan fasilitas transportasi publik untuk menjamin rakyat mau bergerak ke manapun”. Maka barang siapa yang menggunakan ruang publik dengan kendaraan pribadi akan dipajak tinggi. Jadi prioritas negara justru publik.

Hal yang sama dengan SIM, karena SIM itu bukan saja bukti seseorang bisa berkendara, tetapi juga ijin menggunakan ruang publik. Maka, dia harus bayar. Termasuk juga untuk menjamin agar jumlah orang yang bisa masuk ke ruang publik dibatasi demi keamanan dan kenyaman bersama.

Jadi begara adalah solidaritas agung untuk respublika, maka negara berkepentingan tidak hanya dalam mengatur urusan publik tetapi juga ruang publik, ruang publik akan semakin sempit jika negara tdk hadir mengontrol, karena untuk itulah negara hadir.

Maka menghapus pajak sepeda motor sama artinya dengan menyerahkan ruang publik pada individu, ruang publik akan penuh, sementara itu transportasi publik (mass transportation) yang ramah bagi kepentingan publik banyak akan kehilangan ruang.

Demikianlah catatan singkat, sebuah perspektif publik tentang Pajak Motor dan SIM. Semoga bermanfaat. Tks. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *