Pengamat Sebut, Posisi KPU Begitu Sulit Memutus Kasus OSO

by -
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow.

BERITABUANA, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) direncakan Senin ini, mengambil sikap dan keputusan terkait nasib Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO). Lembaga penyelenggara pemilu ini memang harus putar otak sejak keluarnya keputusan Mahkamah Agung(MA) dan PTUN Jakarta.

Keputusan kedua lembaga peradilan ini berbeda dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang calon anggota DPD RI tidak pengurus partai politik.

“KPU dilematis, dalam posisi yang rumit dan sulit dalam mengambil keputusan. Putusan yang dibuat oleh MA dan PTUN Jakarta menjadi problem bagi KPU,” kata pengamat politik dan pemilu Jeirry Sumampow kepada beritabuana, seraya mengingatkan bahwa KPU bisa terancam pidana apabila tidak menjalankan putusan MA dan PTUN Jakarta.

Dia berpendapat, KPU memang harus mencari jalan tengah atas persoalan pencalonan Oesman Sapta. Sebab kata Jeirry, persoalan ini berpotensi membuat kekisruhan apabila tidak dicari solusi yang baik.

“Maka opsi ketiga yang direncanakan KPU harus dicoba, itu sebagai jalan tengah yang baik juga,” ujar Jeirry.

Opsi ketiga yang dimaksud adalah menjalankan tiga putusan, yaitu putusan MK, putusan MA serta putusan PTUN Jakarta, yaitu dengan cara memasukkan nama Oesman Sapta dalam daftar calon tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada pemilu legislatif 2019. Ini sesuai perintah PTUN Jakarta. Tetapi kemudian mengatur calon terpilih harus mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik seperti mengikuti putusan MK.

Namun, Jeirry juga masih mempertanyakan sikap Oesman Sapta. Seandainya dia nanti terpilih sebagai anggota DPD RI, apakah dia bersedia mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura ?

“Repot juga KPU seandainya OSO tidak bersedia mengundurkan diri,” ujar Jeirry tetapi tetap mendorong KPU mencoba opsi ketiga, untuk menghindari kekisruhan.

Dalam kaitan ini, Jeirry Sumampow menyarankan KPU mengkomunikasikan lebih dulu keputusan yang akan diambil dengan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tidak ada salahnya, KPU bercakap-cakap dulu dengan Bawaslu, supaya ada kesepakatan, kalau tidak, repot neh KPU, apalagi jika OSO tidak mau mengalah,” ujar dia.

Sebelumnya, dia menyatakan kecewa dan melihat ada keanehan atas putusan MA dan PTUN yang berbeda dengan putusan MK yang keluar lebih dahulu dan kemudian menjadi pedoman KPU membuat peraturan syarat pencalonan.

“Ada masalah dalam putusan itu, seolah-olah MK dan PTUN Jakarta tidak tahu sudah ada putusan MK,” kata Jeirry. Menurut dia, cara-cara OSO tidak baik karena bisa merusak tatanan demokrasi kita. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *