BERITABUANA, JAKARTA – Menpan RB Syafruddin mengatakan penerapan tilang elektronik perlu dukungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia menyebut pemerintah DKI Jakarta. Karena mengatur penempatan CCTV tersebut

“Tentu itu sederhana sebenarnya. Itu bagaimana penempatan CCTV,  perlu bantuan dari Pemda DKI untuk penempatan CCTV. Tahun lalu saya ke Jordan, di sana setiap 15 meter ada CCTV, kata Syafruddin saat launching aplikasi tilang elektronik di Bundaran HI, Minggu (25/11/2018).

Syafruddin mengatakan, penerapan tilang elektronik ini merupakan bentuk kehadiran negara di masyarakat. Dia menyebut dunia internasional sudah sepakat bahwa kepentingan publik tidak bisa dipisahkan dari kepentingan negara.

“Saya baru saja kembali dari konvensi Asia Pasifik, di sana diputuskan masyarakat dunia sudah tidak boleh dibedakan antara kepentingan negara dengan kepentingan publik, karena kalau diistilahkan kita kehadiran negara di tengah masyarakat harus hadir jangan hanya lips service, retorika terus,” ujarnya.

Dia juga mengaitkan penerapan tilang elektronik ini dengan visi Indonesia di tahun 2045. Menurutnya saat itu Indonesia masuk dalam 5 negara terbesar di dunia dari semua aspek.

Mantan Wakapolri itu mengatakan ada 14 aplikasi layanan publik yang antre untuk diluncurkan hingga Desember mendatang. Targetnya ada 100 aplikasi yang diluncurkan sebelum pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla usai

“Kita harap sebelum pemerintahan selesai di 2019, 100 mall harus ada pelayanan publik, itu untuk mendekatkan negara dengan kepentingan publik,” jelasnya.(CS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here