Kasus Baiq Nuril: Fahri Hamzah Desak MA Jelaskan Ke Publik Terkait Proses Hukumnya

BERITABUANA, JAKARTA – Kasus hukum yang menimpa Baiq Nuril, seorang guru honorer SMAN 7 Mataram, yang menjadi korban pelecahan seksual justru ditersangkakan oleh Mahkamah Agung (MA) atas kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menjadi sorotan publik. Termasuk Wakil Ketua DPR Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah yang mengaku heran dengan logika MA yang menghukum Baiq Nuril itu.

“Kan ada tingkatan hukuman ya. Harusnya, kasus tingkat satunya yakni masalah pelecehan diselesaikan dulu karena itu berdasarkan laporan. Bila kasus tingat satu itu selesai, baru masuk ke delik tahap dua, yakni apabila dia (Nuril) dituduh menyebarkan pornografi misalnya. Karena memang ada delik dalam UU Penyiaran bahwa dekumen pornografi itu bisa menjadi masalah,” kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Mestiya, lanjut Fahri Hamzah, sebagai garda terdepan penegakan hukum, MA tidak boleh buta dalam memutuskan suatu perkara. MA harus menjelaskan secara baik kepada publik, mengapa (kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril sebagai korbannya), malah dijadikan tersangka.

“Nggak bisa kayak begini. Dalam negara hukum itu, setiap proses hukum harus dijelaskan dengan baik. Jangan kemudian orang protes, tiba-tiba ada keputusan yang tidak bisa dijelaskan secara hukum. MA harus bicara, apa yang terjadi? Hukum tingkat satunya bagaimana. Orang ini dilecehkan koq. Sebagai mekanisme membela diri bisa,” ucapnya.

Misalnya, lanjut politisi dari PKS itu, orang tahap satu dirampok yang merupakan sebuah tindak pidana. Lalu orang yang dirampok itu membela diri dengan menembak atau memukul. Ya kan? Jangan kemudian yang dihukumnya karena memukul, tapi oknum yang merampok tidak dihukum. Padahal itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu, karena itu merupakan peristiwa awalnya.

“Nah sekali lagi, itu yang harus dijelaskan oleh MA. Sebab, tidak boleh ada peristiwa hukum yang terjadi diam-diam, tanpa diketahui naralnya oleh publik. Publik harus menalar bahwa ini peristiwa hukum, bukan kong kalikong mafia peradilan. Harus dijelaskan, untuk memperbaiki nama MA juga,” pungkasnya

Sebelumnya, Baiq Nuril diputus enam bulan penjara dan denda Rp500 juta atau pidana tiga bulan apabila tidak membayar denda oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi. Dia dijerat Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Nuril disangka menyebarkan rekaman berisi percakapan mesum Kepsek SMAN 7 Mataram, Muslim. Padahal, berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Mataram, rekaman percakapan mesum Muslim pada Nuril disebarkan oleh rekan Nuril yakni Imam Mudawin. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *