DALAM mewujudkan tata kelola pemerintahan yang yang bersih dan akuntabel, maka peran Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) khususnya yang ada di daerah baik di tingkat kapupaten maupun kota hendaknya benar-benar dimanfaatkan dan diberdayakan oleh kepala daerah.

Hal ini disampaikan oleh Kabareskrim Polri pada sela-sela acara Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi para kepala daerah baik Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota hasil pilkada serentak Tahun 2017 dan pilkada serentak Tahun 2018 serta Ketua DPRD Kabupaten dan Kota angkatan I yang berlangsung selama 3 (tiga) hari dari Tanggal 12-14 November 2018 di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pelaksanaannya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya, salah satu tugas APIP yang disampaikan pada pembekalan ini adalah peranannya dalam menerima pengaduan masyarakat (dumas) yang bersumber dari hasil pelimpahan aparat penegak hukum lainnya seperti Polri di daerah yang bersifat administrasi dengan prosedur sebagai berikut; Apabila dumas itu telah diterima oleh Polri dan dari hasil verifikasi laporan ternyata mengarah pada Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka Polri langsung melakukan langkah-langkah penegakkan hukum sesuai prosedur yang berlaku sedangkan bagi apabila dumas tersebut setelah diverifikasi ternyata tidak ada indikasi TPK, tapi hanya bersifat administrasi, maka Penyidik Polri langsung melimpahkannya kepada APIP yang ada di daerah setempat (Inspektorat) untuk diproses sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu setelah pengaduan diterima dan dicatat, maka langkah selanjutnya adalah APIP melakukan pemeriksaan investigasi atau audit investigasi dan dilanjutkan dengan proses administrasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Optimalisasi peran APIP di daerah juga disampaikan dalam pembekalan ini yang merujuk pada ST. Kabareskrim No.ST. 247/VIII/2016/Bareskrim Tanggal 26 Agustus 2016 ditegaskan bahwa;

– APIP mendorong unit kerja/skpd dalam menerapkan manajemen resiko dan pengendalian;

– APIP memonitor dan mengevaluasi unut kerja/skpd yang menerapkan manajemen resiko dan pengendalian;

– APIP mendorong perbaikan manajemen resiko dan pengendalian. Dengan melihat peran APIP yang begitu strategis di daerah, maka pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerah baik Bupati maupun Walikota perlu kiranya memberikan perhatian khusus dan pemberdayaan serta peningkatan kapasitas SDM yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraannya sangatlah diharapkan guna menciptakan aparatur yang berkinerja tinggi, berintegritas, dalam mengawal pengelolaan keuangan negara di daerah, serta mendukung visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang makmur, sejahtera dan tentram serta mendukung terciptanya suasana yang aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

*Lamimi* – (Pengamat Masalah Keamanan Nasional/Widyaswara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here