BERITABUANA, JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar mengatakan, sektor industri kayu atau hutan telah memberi kontribusi besar dalam struktur ekonomi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Bahkan, secara keseluruhan sumbangan sektor kehutanan dalam PDB Nasional didominasi kayu, meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2017.

“Dari Rp 74,6 triliun tahun 2014, menjadi Rp 82,3 triliun tahun 2015, dan Rp 87,4 triliun tahun 2016, serta Rp 91,6 triliun di tahun 2017. Di tahun 2018 ini, sebagai informasi bahwa kontribusi pada PDB sebesar Rp 47,2 T pada Triwulan II hingga akhir Juni 2018,” ungkap Menteri Siti Nurbaya saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (Rakornas APHI), di Jakarta (13/11/2018).

Politisi perempuan dari Partai NasDem itu pun kembali mengulang harapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahwa kegiatan industri kehutanan yang dikelola kelompok masyarakat kiranya dapat terus berkembang tidak hanya dalam skala kecil, karena hasilnya sudah tampak nyata dan cukup baik.

“Saya optimis bahwa harapan itu makin nyata, mungkin dalam tahun ini, atau dua-tiga tahun lagi. Kita sedang bekerja keras untuk itu,” tegas Menteri Siti Nurbaya.

Salah satunya, lanjut dia, untuk mensejahterakan rakyat melalui program Perhutanan Sosial. Karena tercatat sekitar 25.863 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Bahkan, Menteri Siti Nurbaya menyebutkan, melalui Perhutanan Sosial, masyarakat kini diberi akses legal ikut mengelola hutan secara lestari. Per tanggal 12 November 2018, realisasi Perhutanan Sosial telah mencapai 2,173 juta ha, yang dialokasikan bagi 497.925 KK.

“Capaian ini memberi pengaruh pada terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat,” ucapnya.

Di sisi lain, Menteri Siti Nurbaya menyebutkan bahwa saat ini berbagai langkah koreksi dan kolaborasi semua pihak, telah membawa hasil positif. Seperti sumber bahan baku semakin baik dengan adanya program perhutanan sosial, konflik tenurial yang semakin berkurang, dan inovasi baru yang sudah mulai terbangun baik oleh masyarakat didukung aktivis, dunia usaha, dan pemerintah untuk hutan lestari.

Langkah korektif Pemerintah dengan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan ini, kata Menteri Siti Nurbaya, merupakan bentuk nyata kehadiran Negara dalam menyelesaikan permasalahan kehutanan dan entitas bisnis dalam menjalankan usahanya.

“Percayalah bahwa pemerintah hadir untuk kita bersama-sama melangkah lebih baik dalam tanggung jawab konstusional melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tentu saja pada konteks kita dunia usaha dan huta. Hutan untuk mensejahterakan,” tutup Menteri Siti Nurbaya. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here