Setjen MPR Kirim Tim TA Ke Konperensi Nasional Hukum Tata Negara ke 5 di Batusangka

BERITABUANA, BATUSANGKAR – Konperensi nasional hukum tata negara sangat positif dan banyak manfaatnya apalagi ketika dilaksanakan menjelang dan bersamaan dengan Pemilu 2019 . Kegiatan inimemberi banyak masukan positif bagi penyelenggaraan yang lebih sempurna.

Demikian kesimpulan Tim TA MPR yang hadir pada perhelatan di Batusangkar, Sumatera Barat, kemarin. sebagai Peninjau. Siti Aulia, TA MPR, menyebut kegiatan ini memberikan sumbangan yang besar pada demokrasi.

Sementara itu Sesjen MPR, Ma’ruf Cahyono yang melepas kepergian TIM ini berujar agar staff ahli MPR mempunyai banyak masukan yang positif dan kualitatif sesuai dengan perkembangan terbaru.

“Terus belajar dengan menjadi peninjau pada perhelatan yang membahas secara akademis dan praksis hal hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan akan membuat layanan Sekretariat Jenderal ke depan terus dapat ditingkatkan,” katanya optimis.

Selain hadir sebagai peninjau, MPR juga ikut serta berpameran, membagikan publikasi kinerja wakil rakyat. Stand MPR yang berada di sisi muka perhelatan diminati para peserta Konperensi yang berasal dari seluruh Indonesia.

“Selain 300 peserta para mahasiswa dan peninjau sangat berminat dengan cendera mata kita yang berupa publikasi kinerja MPR,” kata Samsul Bahri penjaga Stand Pameran MPR.

Dijelaskan, selain MPR, Bawaslu dan KPK juga ikut serta membuka stand Pameran. “Universitas bahkan meminta kita buka stand di FH Unand juga,” ujar penjaga stand.

Perhelatan ini dibuka pada Jumat malam oleh Menkumham yang diwakili oleh Dirjen Perundang undangan Widodo Ekatjahyana. Hadir selain Rektor dan Dekan Universitas Andalas, adalah Ketua Bawaslu, Abhan, empat orang hakim konstitusi yakni I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, Suhartoyo, dan Saldi Isra.

Para mantan hakim konstitusi turut pula hadir yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Harjono serta Mahfud MD selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.

Keesokan harinya, Sabtu pagi hingga malam acara dilanjutkan dengan Focus Group Diskusi secara paralel dengan empat tema utama, yaitu: Politik Hukum Regulasi Pemilu, Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu, Penataan Kewenangan dan Hubungan Antar Lembaga Penyelenggara Pemilu dan tema berjudul Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu.

Panitia menjelaskan para akademisi dan praktisi ketatanegaraan dari seluruh Indonesia ikut dalam forum ilmiah. Tema kali ini fokus pada penyelenggaraan pemilu. (Lia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *