Fahri Hamzah: Justeru Pemerintah yang Punya Kapasitas Jadi Sontoloyo dan Genderuwo

BERITABUANA, JAKARTA – Kegeraman Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan politikus yang kerap menebar pesimisme dan ketakutan berbuntut panjang. Orasi politiknya yang menyebut diksi ‘Politik Genderuwo’ di Tegal, Jawa Tengah mendadak viral di media sosial.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2018), mengaku tak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh bekas Wali Kota Solo tersebut.

Bahkan politisi dari PKS melihat pemerintah lah yang justru memiliki kemampuan untuk menimbulkan pembelahan di masyarakat.

“Jadi yang punya kemampuan menciptakan opini dan pembelahan ideologis itu sebenarnya adalah pemerintah,” katanya.

Fahri pun membandingkan kepemimpinan dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan zaman Jokowi sekarang ini. Dia berpendapat, selama kepemimpinan ketua umum partai Demokrat itu dinilainya tak pernah terjadi pembelahan ideologi seperti sekarang.

SBY 10 tahun jadi presiden, waktu itu FPI ada, HTI ada, waktu itu pejabat dimana-mana sama. Tapi, rakyat tidak merasakan pembelahan dan konflik ideologi seperti ini, tajam dan runcing.

“Lalu ini karya siapa? Kalau rakyatnya tetap, sementara pemimpin nya yang berubah. Maka dugaan kita, sumber dari sontoloyo dan Genderuwo itu adalah pemerintah,” sambungnya.

Karena itu, Fahri menilai bahwa Jokowi sejatinya telah mengkritik dirinya sendiri. Sebab menurut dia, pemimpin justru memiliki kapasitas untuk menghentikan politik Genderuwo.

“Yang punya kapasitas untuk menjadi sontoloyo dan Genderuwo itu adalah pemerintah. Makannya harus kembali ke sendiri. Jadi ini menepuk air terpercik ke muka sendiri,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi menyebut soal politik Genderuwo saat sedang melakukan kunjungan di tegal Jawa Tengah. Dia bilang, beberapa di antaranya poitikus tidak menggunakan etika dan sopan santun politik yang baik.

“Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran. Setelah takut yang kedua membuat sebuah ketidakpastian. Masyarakat menjadi, memang digiring untuk ke sana. Dan yang ketiga menjadi ragu-ragu masyarakat, benar nggak ya, benar nggak ya?” singgungnya.

Politikus-politikus yang dimaksudkan Jokowi itulah yang disebut sebagai Politikus Genderuwo. Menurutnya, cara-cara itu tidak beretika.

“Masa masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Nggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya ‘politik genderuwo’, nakut-nakuti,” tegasnya. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *