Politisi PDIP Ini Minta Dewan Pers Tertibkan Indonesialeaks untuk Hindari Fitnah

BERITABUANA, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mendesak Dewan Pers mengatur tentang informasi yang masuk melalui Indonesialeaks. Sehingga setiap informasi yang masuk tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

“Kalau tidak, maka setiap informasi dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan target politik atau menjatuhkan seseorang bisa bebas masuk dan diberitakan oleh media,” kata Effendi Simbolon pada diskusi Dielaktika Demokrasi bertema “Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Kamis (8/11/2018).

Kekhawatiran politisi dari PDI Perjuangan itu sangat berlasan, kalau Indonesialeaks hanya nama seperti kotak kosong, surat kaleng, dan semacamnya, sehingga kasus pencemaran nama baik Kapolri Tito Karnavian, terbukti tidak bisa diusut secara hukum.

“Kalau Kapolri sendiri bertindak, maka akan disebut represif karena sebagai Kapolri,” ujarnya.

Effendi sendiri saat rapat dengan Menkominfo RI Rudiantara mengatakan sudah mengonfirmasi kasus itu, dan ternyata belum ada aturannya.

“Jadi, ini yang perlu diatur oleh Dewan Pers. Bahwa jaman sudah berubah. Jangan sampai kedua UU, yaitu UU Pers dan UU Penyiaran sudah tak berlaku lagi di tengah maraknya media online saat ini,” katanya.

Apalagi menurut Effendi, pemberitaan Kapolri itu muncul di tahun politik jelang pilpres 2019. Artinya, kita harus baca kontekstualnya, dimana Kapolri Tito sedang gencar-gencarnya melawan terorisme, radikalisme, HTI dan sebagainya.

“Kalau benar, kenapa berita itu tidak diungkap dua atau tiga tahun lalu? Saya tidak membela Kapolri, ya,” jelas dia.

Lantas dirinya mengingatkan Dewan Pers, saat ini tak perlu aturan yang kaku. Karena setiap orang bisa berfungsi menjadi wartawan, dan tidak lagi berkiblat pada media yang dianggap besar, mainstream.

“Dewan Pers harus ikut dalam perubahan itu. Sehingga apakah media itu mainstream atau tidak, milik pribadi atau perusahaan, Dewan Pers harus berpegang pada hukum. Semua yang melanggar hukum, ya hukum harus ditegakkan. Seperti kasus Indonesialeaks itu,” pungkas Effendi Simbolon. (Ndus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *