ASDP MoU Kejagung Dorong Perbaikan Tata Kelola Perusahaan

BERITABUANA.CO, JAKARTA – PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (persero) menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI untuk mendorong tata kelola perusahaan yang baik, sehingga mampu mewujudkan visi menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang baik.

Perjanjian kerjasama itu tertuang dalam kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung), Agustina Loeke Larasati, dengan Direktur Utama (Dirut) PT ASDP Indonesia Ferry (persero), Ira Puspadewi.

Kesepakatan bersama tersebut merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha PT ASDP yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

“Pendampingan Hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara kepada PT ASDP merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum antara lain kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, sehingga di sisi lain akan meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi yang ada,” kata Loeke Larasati melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Mukri Kamis (8/11).

Sebagai salah satu perpanjangan tangan pemerintah melakukan tugas Public Service Obligation (PSO), PT ASDP juga bertanggung jawab menyediakan perhubungan laut terutama untuk Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan usahanya tersebut, tak jarang ASDP berhadapan dengan permasalahan hukum.

Oleh karena itu sinergi dengan Kejaksaan, khususnya dengan Jamdatun Kejaksaan RI, diharapkan mampu menanggulangi permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami berharap kerja sama ini sangat mendukung kegiatan usaha PT ASDP sehari-hari terutama dalam penyediaan layanan jasa angkutan penyeberangan dan pengelola pelabuhan penyeberangan untuk penumpang, kendaraan, dan barang yang andal dan mencakup hingga ke pelosok daerah” kata Puspadewi.

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit).

Pertimbangan dimaksud bersifat preventif sehingga diharapkan mengurangi penyimpangan dan meningkatkan kepatuhan.

Selain itu, Bidang Datun Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum (non litigasi dan litigasi) dan tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara.

Kedua instansi juga sepakat untuk meningkatkan kompetensi teknis para pihak melalui lokakarya (workshop), seminar, dan sosialisasi. Oisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *