Kementerian LHK Diganjar Penghargaan “Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018”

BERITABUANA, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi SILK (Sistem Informasi Legalitas Kayu), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, di JCC, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Suasana saat pemberian penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 dari Kementerian PAN RB, kepada Kementerian LHK meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan itu sendiri diserahkan Wapres JK kepada Menteri LHK Siti Nur Baya. (Dok. Humas LHK)

Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi. SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim Menpan RB ke OECD dalam kompetisi ‘Observatory of Public Sector Innovation’ tingkat dunia.

Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Sampai dengan 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 Dokumen V-Legal, dan Lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor ± USD 52 miliar.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini. Karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources, dan efektifitas manajemen,” ucap Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Melanjutkan pernyataannya, politisi dari Partai NasDem itu menyebut SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia.

“Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa, sehingga tidak perlu lagi due diligence,” ungkap Siti Nurbaya.

SILK sendiri, masih menurut Siti Nurbaya adalah bukti wujud komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, untuk memberantas illegal logging, mengurangi pencurian kayu yang diseludupkan ke negara lain seperti yag banyak dilakukan dulunya, serta meningkatkan perdagangan kayu legal.

“Jadi saya sampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran staff atas kerja kerasnya. Menyusun sistem dan pola legalitas kayu ini cukup lama, baru jadi 2-3 tahun ini, setelah perintisannya sejak 11-12 tahun lalu,” katanya lagi.

Meski mendapat banyak tantangan, namun ditegaskan Siti Nurbaya kalau pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia. Memang, diakui hal tersebut dibutuhkan keberanian dan keyakinan diri.

“Dan, saya saat memutuskannya yakin, dan artikulasinya memang cukup berat, tapi kita terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia,” tegasnya. (Aldo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *