BERITABUANA, JAKARTA – Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Ichsan Firdaus mengungkapkan bahwa sebenarnya Memorandum of Understanding/MoU Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sudah dijalin. Namun diakuinya kalau negara kaya minyak itu tidak menjalankan hukum internasional, yakni “Konvensi Wina”.

“Problem Arab Saudi di sini,” ucap Ichsan dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”, di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Untuk itu, menurut politisi Golkar itu, perlunya koordinasi dengan semua pihak agar Arab Saudi mematuhi Konvensi Wina.

“Sebenarnya dalam masalah ancaman hukuman mati, di antara TKI ada yang dibebaskan sehingga lepas dari hukuman itu,” katanya.

Diakui Ichsan, pemerintah saat ini tengah moratorium (penghentian sementara) TKI namun kalau melihat fenomena masyarakat di Sukabumi, Indramayu, Cirebon, dan daerah lainnya, ada keinginan moratorium itu dicabut. Menanggapi yang demikian dirinya menegaskan moratorium jangan dicabut sebelum betul-betul ada perlindungan yang kuat.

“Untuk menciptakan kondisi yang demikian, maka bangsa ini perlu mempunyai ‘bargaining’ yang kuat. Dan, untuk melindungi TKI tak hanya ada kepastian hukum namun juga mengubah pola pengiriman tenaga kerja dari yang ‘unskill’ menjadi ‘skill’. Kita sudah mengirim tenaga kerja ke Korea Selatan dan Australia yang berdasarkan ‘man power’,” pungkasnya.

Sedang Ferdi Panggabean, perwakilan BNP2TKI yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan sebenarnya pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk melindungi TKI. Sayang beritanya tidak sampai kepada wartawan.

“Tapi kami berharap agar kasus yang menimpa Tuti tak terulang. Kita akan mendampingi agar tak kecolongan lagi,” ucapnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here