BERITABUANA, JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) MPR RI, Yandri Susanto mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu menciptakan lapangan kerja agar pencari kerja tidak perlu mencari rejeki di luar negeri. Selain itu, pemerintah juga tidak harus memasukan tenaga kerja asing ke Indonesia, kalau masyarakat sendiri masih membutuhkan lapangan kerja.

“Beri lapangan kerja di negeri ini untuk rakyat sendiri, jangan untuk tenaga kerja asing,” kata Yandri saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia”, di Media Center Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2018).

Yandri menuturkan, hukuman mati yang menimpa Tuti Tursilawati di Arab Saudi mengagetkan semua apalagi pemerintah tidak diberi notifikasi atau pemberitahuan. Padahal kasusnya sudah lama.

Dirinya prihatin atas musibah yang menimpa TKI asal Majalengka, Jawa Barat, itu. Menurut kronologi sebenarnya Tuti membela diri atas kejahatan yang dilakukan oleh majikannya.

“Dia membela diri karena diperkosa. Pastinya dia tak akan melakukan hal yang demikian bila tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya,” ucapnya.

Menurutnya TKI terkenal dengan kesantunannnya. Dirinya heran mengapa majikan yang melakukan tindakan seperti itu malah tidak diproses secara hukum.

“Arab Saudi sangat disayangkan tidak melihat asal muasal kejadian,” paparnya sembari menegaskan kalau masalah yang demikian tidak bisa didiamkan.

Eksekusi mati yang terjadi pada Tuti maupun TKI lainnya, disebut Yandir sebagai wujud lemahnya perlindungan pemerintah Indonesia kepada TKI. Kasus hukuman mati yang mengancam TKI menurutnya tak hanya terjadi di Arab Saudi namun juga di negara Arab lainnya, Malaysia, bahkan China, dengan berbagai kasus.

Karena itu agar perlindungan TKI bisa maksimal, Yandri menginginkan agar bangsa Indonesia meningkatkan daya tawarnya.

“Kita berharap siapapun pemimpinnya bisa melindungi TKI. Dan, agar kejadian tak terulang, maka pemerintah diharap menginventarisir siapa-siapa lagi, TKI, yang akan terkena hukuman serupa dengan Tuti. Selanjutnya pemerintah harus berperan aktif,” tegasnya.

Pemerintah dalam melakukan perlindungan atau hubungan diplomasi, didorong tak hanya dilakukan secara formal, pertemuan tokoh informal seperti mempertemukan ulama besar juga merupakan salah satu siasat melindungi TKI. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here