BERITABUANA, JAKARTA – Hizbut bukan lah organisasi terlarang seperti yang disampaikan oleh sekelompok orang dan pemerintah.

Menurut Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra, pemerintah, dalam hal ini Menkumham memang telah mencabut status badan hukum HTI, yang sekaligus bermakna pembubaran. Namun, dalam pencabutan izin itu sama sekali tidak ada penyebutan bahwa HTI adalah organisasi terlarang.

Dalam upaya hukumnya, ke PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tambah Yusril, tidak ada penyebutan HTI sebagai organisasi terlarang.

“Putusan pengadilan itu hanya menilai apakah keputusan pencabutan status hukum HTI telah benar secara wewenang, prosedur, dan substansinya menurut UU yang berlaku,” jelas Yusril saat jumpa pers di Kantor Law Firm Ihza & Ihza, Casablanca, Jakarta Selatan, Jumat (2/11/2018).

Dari itu, Yusril menagaskan, bagi sekelompok orang yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang, tidak ada dasar hukumnya. “Kalo ada yang menyebut HTI sebagai organisasi terlarang akan kami somasi,” tandasnya.

“Atas dasar apa Anda menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi terlarang? Apa maksud Anda menyamakan HTI dengan PKI? Kami akan bersikap tegas terkait hal ini,” katanya dengan nada kesal.

Yusrik memaparkan, dalam sejarah ketatanegaraan RI, hanya PKI yang pernah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia, dan larangan menyebarkan ajaran komunisme.

Ketua Umum PBB ini pun kembali menegaskan, bahwa tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan paham Khilafah yang di dakwah HTI sebagai paham terlarang.

Jubir HTI, Ismail Yusanto, menegaskan, siapa pun orang yang mengatakan bahwa HTI adalah organisasi terlarang akan berhadapan dengan hukum, yakni disomasi.

“Karena implikasinya sangat serius. Ketika  dinyatakan terlarang, maka seolah-olah organisasi ini harus dimusnahkan dan dimusuhi. Padahal kan faktanya tidak seperti itu,” kata Ismail.

Dengan dicabutnya status badan hukum HTI, maka HTI adalah organisasi tanpa badan hukum. Organisasi tanpa badan hukum adalah bukan organisasi terlarang.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan pernyataan bahwa HTI adalah organisasi terlarang karena tidak ada dasar hukumnya. (Isa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here