BERITABUANA, JAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi Dr Ronny F. Sompie, akan mengevaluasi semua penerbitan paspor bagi para TKI yang sudah bekerja di Arab Saudi, ataupun mereka yang secara ilegal melalui sindikat perdagangan orang (human trafficking) ingin bekerja di Arab Saudi.

Evaluasi ini dilakukan untuk meminimalisir efek-efek negatif yang menimpa sejumlah TKI dan TKW yang dituduh terlibat kejahatan berat, seperti pembunuhan dan sihir sehingga terpaksa menjalani hukuman mati di Arab Saudi.

“Saya telah meminta jajaran imigrasi untuk mengevaluasi apakah ada peran imigrasi berupa kelalaian atau kesengajaan kita membiarkan pemberian paspor, sehingga mereka terlibat kasus pidana,” ujar Ronny.

Mantan Kadiv Humas Polri ini mengaku, jika memang ada kelalaian dan kesengajaan pihak imigrasi dalam pemberian paspor, ini secara tidak langsung menjadi pintu masuk dilakukan perbuatan pidana perdagangan orang, sehingga terjadi permasalahan di Arab Saudi.

Diakuinya, ketika TKI/TKW yang bekerja di luar negeri khususnya di Arab Saudi secara ilegal/non prosedural, maka bargaining power perlindungan hukum oleh Kemlu melalui KBRI dan KJRI termasuk Kemenaker menjadi lemah. Kelemahan posisi PMI/TKI/WNI dalam posisi bersalah atau berbuat salah karena berdokumen keimigrasian tanpa visa bekerja.

Ronny mengajak jajarannya untuk aktif bersinergi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya kasus-pidana yang melibatkan PMI/TKI/WNI di Arab Saudi.

“Kewenangan imigrasi sangat besar dalam mengatur pemberian paspor kepada WNI sesuai dengan kebutuhan WNI yang akan ke luar negeri. Kewenangan imigrasi itu justru dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada WNI sekaligus upaya pencegahan dari sindikat perdagangan orang yang menjadikan calon TKI menjadi korban ketidak-berdayaan mereka,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, kasus migran Indonesia di Arab Saudi periode 2011-2018 sebanyak 102. Dari jumlah itu migran yang berhasil dibebaskan sebanyak 79, sementara yang dieksekusi mati sebanyak tiga kasus.

“Jadi masih on going ada 20 orang. Menurut saya ini juga pemerintah aktif dari 102 dan 79 berhasil, kita tentu akan bekerja keras dengan koordinasi seluruh instansi supaya penanganannya lebih baik,” ujar Hanif.

Sementara, Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, terdapat 167 TKI yang terancam hukuman mati dan paling banyak tercatat di Malaysia. Dari catatan Migrant Care, 117 TKI di Malaysia terancam hukuman mati, 27 TKI di Tiongkok, 21 TKI di Arab Saudi dan masing-masing satu di Qatar dan Singapura. (nico)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here