BERITABUANA, JAKARTA – Ratusan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH), mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, soal dugaan kasus-kasus korupsi Zulkifli Hasan sewaktu menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) tahun 2009-2014.

Dalam aksinya yang digelar di depan Gedung Merah Putih KPK di Jalan Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Kamis (1/11/2018), AMPUH mendesak KPK untuk berani melanjutkan penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bekas Menhut tersebut.

Ketua Umum PAN itu, diduga terlibat dalam beberapa kasus suap terkait alih fungsi lahan hutan di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor tahun 2014.

“Dugaan keterlibatan Zulhas dalam kasus suap alih fungsi lahan hutan yang telah menjerat Gubernur Riau Annas Maamun dan Bupati Bogor Rachmat Yasin tahun 2014 bermula dari SK Menteri Kehutanan Nomor 673 tahun 2014 tertanggal 9 Agustus 2014,” sebut Koordinator AMPUH, Moh. Dayat saat berorasi.

Menurut dia, untuk kasus di Riau, saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau, 9 Agustus 2014, Zulkifli memberikan SK Menhut tersebut kepada Gubernur Riau saat itu. Bahkan, dalam pidatonya di peringatan tersebut, Zulkifli juga mempersilakan masyarakat melalui Pemprov Riau untuk mengajukan permohonan revisi jika terdapat daerah atau kawasan yang belum terakomodir dalam SK tersebut.

“Padahal berdasarkan kesaksian Direktur Perencanaan Kawasan Hutan Ir Mashud R.M. Kemenhut saat itu menjelaskan seharusnya SK 673 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2014 tidak bisa direvisi karena sudah bersifat final,” imbuhnya.

Anehnya, lanjut Dayat, Zulkifli justeru memberikan peluang kepada Gubernur Riau untuk merevisi SK Menhut itu dengan memberikan waktu dua minggu untuk merevisinya.

“Dan hal inilah yang membuka peluang terjadi tindakan pidana suap yang dilakukan gubernur Riau saat itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus di Riau telah menjerumuskan Gubernur Provinsi Riau saat itu, Annas Maamun ke jeruji penjara terkait penyalahgunaan wewenang yang mengubah hutan lindung menjadi perkebunan kelapa sawit.

Begitu pula dengan kasus pengalihan lahan di Sentul, Bogor yang tadinya lahan hutan lindung lalu ingin dialihkan menjadi pemukiman mewah. Kasus ini juga mengantarkan Bupati Bogor Rachmat Yasin saat itu ke penjara. (Ardi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here