BERITABUANA, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris mendesak Pemerintah Indonesia agar tidak llagi mengirimkan BMI/buruh migran Indonesia ke negara manapun, apalagi yang tidak bisa menjamin perlidungan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satunya Arab Saudi.

“Kalau suatu negara tidak punya regulasi perlidungan HAM yang jelas kepada buruh migran, sebaiknya pemerintah tidak boleh mengirimkan buruh migran ke negara tersebut,” kata Charles berbicara dakam Dialektika Demokrasi bertema “Daftar Panjang TKI di Hukum Mati” di Gedung DPR RI, Kamis (1/11/2018).

Charles menilai, apa yang menimpa Tuti di Arab Saudi adalah karean persoalan sistem tata kelola buruh migran yang harus segera dibenahi. Sebab, kasus serupa juga terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

“Dari data kita bisa lihat, di zaman Pak SBY juga terjadi sejumlah eksekusi mati pada TKW. Jadi ini bukan persoalan rezim, tapi sistem yang harus dibenahi,” jelasnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, persoalan BMI ini juga tidak berkaitan dengan janji Presiden Jokowi untuk menghadirkan 10 juta lapangan perkerjaan. Bukan karena Jokowi masih ‘on the track’ memenuhi janjinya tersebut, tetapi ada faktor lain, seperti motif mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi.

Dikatakan, kalau bicara target 10 juta lapangan kerja, menurut data Kemenaker pada 2017 saja, pemerintah sudah menciptakan 8,4 juta lapangan kerja.

“Tapi penciptaan lapangan kerja ini tidak cukup menghentikan orang menjadi TKI dan pergi ke Arab Saudi,” ujarnya.

Karena itu, Charles juga mengajak semua pihak untuk berpikir kembali tentang hukuman mati yang  masih diterapkan di RI. Sebab, sejumlah riset menunjukkan, ancaman hukuman mati tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. (Aldo)

Charles menilai, apa yang menimpa Tuti di Arab Saudi adalah karean persoalan sistem tata kelola buruh migran yang harus segera dibenahi. Sebab, kasus serupa juga terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

“Dari data kita bisa lihat, di zaman Pak SBY juga terjadi sejumlah eksekusi mati pada TKW. Jadi ini bukan persoalan rezim, tapi sistem yang harus dibenahi,” jelasnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, persoalan BMI ini juga tidak berkaitan dengan janji Presiden Jokowi untuk menghadirkan 10 juta lapangan perkerjaan. Bukan karena Jokowi masih ‘on the track’ memenuhi janjinya tersebut, tetapi ada faktor lain, seperti motif mendapatkan upah yang jauh lebih tinggi.

Dikatakan, kalau bicara target 10 juta lapangan kerja, menurut data Kemenaker pada 2017 saja, pemerintah sudah menciptakan 8,4 juta lapangan kerja.

“Tapi penciptaan lapangan kerja ini tidak cukup menghentikan orang menjadi TKI dan pergi ke Arab Saudi,” ujarnya.

Karena itu, Charles juga mengajak semua pihak untuk berpikir kembali tentang hukuman mati yang  masih diterapkan di RI. Sebab, sejumlah riset menunjukkan, ancaman hukuman mati tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here