BERITABUANA, JAKARTAPersekutuan Gereja-Gereja di lndonesia (PGI) keberatan terhadap Pasal 69-70 RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, sehingga Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan DPR tidak akan memutuskan RUU secara sepihak.

“DPR adalah tempat untuk menampung seluruh aspirasi warga negaranya. Jadi kalau ada usulan rancangan undang-undang yang sekarang ini pesantren dan pendidikan agama, pasti DPR tidak akan memutuskan secara sepihak,”ujar Bamsoet di gedung DPR, Senayan, kemarin.

Dia memastikan pihaknya akan mengundang semua sektor lembaga keagamaan untuk ikut memberikan masukan terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Apalagi RUU tersebut saat ini masih dalam pembahasan.

“Gereja-gereja yang tergabung di PGI, pasti akan diminta pendapatnya dan pasti pemerintah punya sikap dan nanti akan terlihat dalam pembahasan di panja,” katanya.

“Ujungnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dan menjaga NKRI dari perbuatan tidak penting yang mengancam keretakan hubungan antarsesama anak bangsa,”tutur politikus Golkar ini.

Sebelumnya, dalam pemberitaan media, PGI menyoroti soal syarat pendirian pendidikan keagamaan nonformal yaitu memasukan syarat peserta didik paling sedikit 15 orang serta harus mendapat izin dari Kanwil Kementerian Agama tingkat kota/kabupaten.

Aturan ini dianggap PGI tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja di lndonesia. PGI menyatakan model pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi tak bisa disetarakan dengan pesantren.

“Sejatinya, pendidikan sekolah minggu dan katekisasi merupakan bagian yang hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak dibatasi oleh jumlah peserta, serta mestinya tidak membutuhkan izin karena merupakan peribadahan,” kata siaran pers  PGI.

Komisi Vlll DPR RI sendiri telah menanggapi keberatan PGI tersebut. Komisi Vlll DPR siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut.

“Soal masukan dari PGI tentang pasal 69 dan 70, masih terbuka untuk dibahas bersama-sama,”ujar Wakil Ketua Komisi Vlll DPR Ace Hasan Syandzily saat dimintai konfirmasi, Kamis (25/10).

Pasal 69

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud Pasal 56 diselenggarakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis.

(2) Pendidikan Keagamaan Kristen Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Kristen, dan lembaga sosial keagamaan Kristen lainnya dapat berbentuk satuan pendidikan atau program.

(3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagamana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk program yang memiliki peserta paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik.

(4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setelah memenuhi ketentuan tentang pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2).

Pasal 70.      

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Teologi Kristen/ Sekolah Menengah Agama Kristen atau pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal dapat dilaksanakan secara berjenjang. (nico)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here