BERITABUANA, JAKARTA – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan jika korupsi yang melibatkan kepala daerah selama ini akibat mahalnya ongkos politik atau biaya kampanye untuk memenangkan pilkada. Alhasil, banyak pejabat yang kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Saya kira OTT itu karena malahnya ongkos politik dalam pilkada. Sementara gaji bupati hanya Rp 6,5 juta. Saya saja gajinya Rp 60 juta. Gaji presiden juga kecil,” tegas Zulkifli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (25/10/2018), terkait OTT Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra pada Rabu (24/10) malam, karena diduga menerima suap jual beli jabatan di Pemda Cirebon.

Dengan gaji yang kecil itu kata Zulkifli, sehingga membuka celah untuk korupsi dengan jual beli jabatan atau model suap lain. Seperti modus korupsi yang sering diungkap KPK.

Dengan gaji kecil kata Zulkifli, yang datang ke kantornya bukan saja masyarakat, tapi juga proposal untuk bantuan ini dan itu.

“Jadi, fakta ini mengharuskan perbaikan sistem. Bagaimana pilkada ini tidak memberi peluang terjadinya politik uang sekaligus tidak membuka peluang KKN,” ujarnya.

Menurut Zulkifli, kasus itu tak saja kepala daerah, melainkan juga pada wakil rakyat di DPR, DPRD. Padahal, gaji dan tunjangan DPR sangat besar. Terutama Ketua DPR, MPR, dan DPD RI.

“Saya sebagai Ketua MPR tiap bulan dapat gaji Rp 60 juta. Sudah cukuplah, berarti kan sehari Rp 2 juta. Lalu, makan apa saja untuk sehari Rp 2 juta. Berarti itu sudah cukup,” katanya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here