BERITABUANA, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengumumkan bakal mengeluarkan program dana kelurahan awal 2019. Alasan dikeluarkannya kebijakan tersebut, karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan.

Menanggapi rencana tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Fahri Hamzah melalui pesan singkatnya yang dterima wartawan, Kamis (25/10/2018) mengatakan, apabila alokasi sudah disebutkan dalam APBN, dan APBN itu telah disetujui oleh DPR dalam masa pembahasan yang akan berakhir sekitar tanggal 30 bulan ini, maka alokasi dana untuk kelurahan itu menjadi sah.

“Yang penting nanti setelah dialokasikan, dibikin aturan teknisnya berupa peraturan menteri keuangan. Cukup, itu tidak ada masalah,” katanya.

Namun yang penting sekarang, menurut politisi dari PKS itu adalah mekanisme pertanggungjawabannya nanti, mengingat itu adalah dana yang langsung dialokasikan melalui APBN. Semetara ada kelembagaan yang lebih kecil, yaitu desa yang juga dialokasikan melalui UU khusus lalu kemudian dimasukan juga melalui APBN.

“Jadi ini perlu keseriusan untuk pertanggungjawaban supaya tidak ada yang jadi korban akibat pertanggungjawaban yang tidak diatur mekanismenya,” tambah Fahri lagi. (Aldo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here