BERITABUANA, JAKARTA – Bekas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli usai diperiksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya, terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh. Dia diperiksa hampir lima jam lamanya sejak pukul 11.00 WIB dan keluar pukul 16.00 WIB.

“Tadi kami ditanya penyidik Polda Metro Jaya selama lima jam sangat profesional. Kami angkat topi kepada penyidik yang profesional, dengan pertanyaan yang bagus-bagus,” kata Rizal yang didampingi 40 Tim Pengacaranya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (24/10/18).

Namun, dia tak merinci apa saja pertanyaan yang diajukan penyidik. Dia pun tak membeberkan ada berapa pertanyaan yang dilontarkan penyidik pada pihaknya.

Sementara itu, pengacara Rizal, Effendi Sinaga menambahkan dalam kesempatan itu dia telah mempertanyakan mengapa laporan terhadap kliennya itu tiba-tiba sudah naik ke penyidikan. Pihaknya mengaku keberatan akan hal itu.

“Kami sudah tanya, kami juga sangat menyayangkan tiba-tiba ini naik ke penyidikan tanpa pernah Pak Rizal diperiksa ditingkat penyelidikan. Intinya kami keberatan,” ujar Effendi.

Atas hal itu, lanjutnya, pihaknya pun menyiapkan langkah hukum. Terakhir, Rizal Ramli sendiri menyebut langsung naiknya ke penyidikan laporan terhadapnya dalam kasus ini bertentangan dengan KUHAP dan Peraturan Kapolri.

“Karena itu bertentangan dengan KUHAP dan Perkapolri. Harusnya kan lidik dulu baru sidik,” tambah Rizal lagi.

Rizal Ramli dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau Tindak Pidana Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh. Dia dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat (DPP Partai Nasdem).

Pelaporan itu menyusul pernyataan Rizal dalam program ‘Sapa Indonesia Malam’ di Kompas TV tanggal 4 September 2018 dan program ‘Indonesia Business Forum’ di tvOne tanggal 6 September 2018. Saat itu Rizal diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada Surya Paloh.

Laporan bernomor TBL/4963/IX/2018/PMJ/Dit Reskrimum tanggal: 17 September 2018. Dia diancam dengan Pasal 310 KUHP dan atau 311 KUHP dan atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (CS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here