BERITABUANA, JAKARTA- Pakar Hukum Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji menilai bahwa permasalahan terkait Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Deputi Penindakan Firly bukan dalam konteks vested interest (kepentingan pribadi) maupun bagi organisasi interest (kepentingan organisasi). Karenanya, tidak ada Conflict of Interest.

Hal itu disampaikan Indriyanto yang juga mantan Wakil Ketua KPK menanggapi desakan ICW agar KPK menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang dilakukan dua pimpinannya tersebut.

“Dari pengalaman kami, para
deputi dipastikan jalankan tugas dan kewenangan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) kelembagaan dengan sepengetahuan Pimpinan . Bahkan, hal ini dibenarkan berbasis Peraturan KPK No. 07/2013 tentang Perilaku KPK, khususnya Nilai Integritas, pada angka 12 dinyatakan intinya bahwa ‘Pegawai KPK dilarang mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau pihak lain yang ada kaitannya dengan perkara, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas sepengetahuan atasan’,” ucap Indriyanto lewat keterangannya, Kamis (18/10).

Ia lalu menjelaskan pasal 36 UU KPK berbasis fungsi dan norma hukum yang hanya mengikat implementasinya dalam konteks pro justitia sebagai ranah bidang Penindakan, bukan bidang Pencegahan.

“Begitupula Firly dan TGB (Zainul Majdi) tak ada dalam konteks mengganggu penegakan hukum yang secara substansiel akan mendetruksi atau mempengaruhi penanganan perkara,” tuturnya.

Agar pasal 36 UU KPK tak dimaknai secara rigid dan ekstensif, karena itu Peraturan KPK memberikan solusi pemaknaan yaitu sg sepengetahuan atasan.

“Lagipula diyakini bahwa dedikasi Pahala dan Firly kepada negara tak diragukan dalam menjalankan ini semua dan tentunya dengan sepengetahuan atasan. Jadi, saya tak melihat hal ini sebagai persoalan krisis kepimpinan KPK, secara organisatoris dan kelembagaan. KPK sangat solid dan eksis,” tutupnya. (Mar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here