BERITABUANA, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) memperlihatkan betapa bobroknya mental pejabat pemerintah daerah. Mereka mau disuap atau menerima suap karena memang tabiat atau wataknya yang korup.

Penilainan ini disampaikan pengamat dan penggiat anti korupsi Adilsyah Lubis menjawab beritabuana di Jakarta Rabu (17/10/2018).

Meski tidak bisa dipukul rata, tetapi menurut Adilsyah ada kecenderungan di Indonesia, orang meraih jabatan-jabatan publik atau jabatan politik bukan untuk mengabdi, melainkan untuk memperkaya diri.

“Ada yang sampai jor-joran demi meraih mendapatkan jabatan, tetapi untuk apa, untuk korupsi, jabatan jadi lahan subur untuk korupsi,” katanya.

Adilsyah mengutip data yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak 2004, sudah ada 99 kepala daerah yang diproses hukum oleh lembaga KPK karena terkait korupsi dengan berbagai modus. Kejadian tersebut sangat ironis.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin Senin malam lalu ditahan KPK karena disangka menerima suap terkait kepengurusan perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jabar yang dikerjakan PT Mahkota Sentosa Utama.

Selain Neneng, KPK juga sudah menetapkan dan menahan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi karena ikut menerima suap yang diserahkan pihak swasta.

Adilsyah menyatakan, pembangunan suatu proyek di daerah seperti di Kabupaten Bekasi membutuhkan persyaratan perizinan.

“Nah, persoalannya dalam pengurusan izin tersebut ada kong kalikong antara pejabat dengan pihak swasta. Kalau tidak pakai uang, maka izin yang diperlukan tidak akan dikeluarkan,” tambah dia lagi.

Masih menurut dia, apa yang dilakukan pejabat nakal itu sudah lazim, pasalnya tidak ada uang tidak keluar izin.

“Sudah biasa di praktekkan di pemerintahan daerah,” katanya.

Menurut Adilsyah, kecenderunganyang ada di Indonesia memperlihatkan orang-orang berlomba-lomba menjadi pejabat untuk mendapatkan kekayaan. Tidak perduli dengan uang yang dihabiskan asal bisa meraih jabatan.

“Di Negara-negara yang sudah maju justru orang yang sudah kaya mau menjadi pejabat publik, atau setelah kaya, karena mereka ingin dapat nama dan menciptakan sejarag, berbeda di Indonesia, orang berbondong-bondong mau jadi pejabat untuk kaya,” ucapnya.

Karena itu menurut dia, kecenderungan atau fenomena yang ada d Indonesia harus diberantas, dibabat habis untuk menghentikan korupsi pejabat pemerintah.

Dalam kaitan ini Adilsyah menyatakan lembaga KPK harus diperkuatdan diperbesar.

“Jadi, tidak hanuya diperkuat tetapi KPK harus diperbesar, kalau tidak KPK kewalahan memberatatas korupsi dan kecenderungan orag Indonesia menjadi pejabat untuk korupsi,” imbuhnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here