BERITABUANA, JAKARTA – Sejak mendeklarasikan diri sebagai Provinsi Konservasi pada 12 Oktober 2015, Provinsi Papua Barat telah menindaklanjuti penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Ranperdasus) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat; yang sudah lebih dulu dikenal sebagai Ranperdasus tentang Provinsi Konservasi. Ranperdasus tersebut telah melalui pembahasan tahap akhir di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, sejak pertengahan tahun 2018, dan kini menantikan status pengesahan.

Sebagaimana siaran pers yang diterima redaksi beritabuana, Rabu (17/10/2018), pengesahan Perdasus merupakan hal penting untuk mengimplementasikan langkah pembangunan berkelanjutan dalam mencapai cita-cita Provinsi Konservasi.

Memasuki tahun ketiga pasca Deklarasi tersebut, tahun ini Pemerintah Papua Barat bersama Conservation International (CI) Indonesia memulai Kampanye Provinsi Konservasi bertajuk “Pesta Rakyat untuk Konservasi” yang terbagi dalam dua kegiatan utama, yakni Pemutaran Film Provinsi Konservasi, dan Lokakarya Provinsi Konservasi bagi perwakilan pemerintah daerah, elemen non-pemerintah, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Kegiatan dimulai dengan pemutaran perdana Film Provinsi Konservasi sebagai bagian dari Festival Seni Budaya Papua Barat VI yang diselenggarakan bersamaan dengan International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) pada 8 Oktober 2018 lalu.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kampanye dan lokakarya ke sejumlah kabupaten sejak 11 hingga 25 Oktober 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Raja Ampat, Kota Sorong, Fakfak, dan Kaimana.

Selain pemutaran perdana Film Provinsi Konservasi – yang penggarapannya dilakukan oleh Pemprov Papua Barat bersama-sama dengan CI Indonesia dan Blue Sphere Foundation, “Pesta Rakyat untuk Konservasi” pada 8 Oktober lalu, juga dimeriahkan dengan pertunjukan musik oleh Edo Kondologit dan Mitha Talahatu, dua seniman yang juga turut mendukung inisiatif Provinsi Konservasi di Papua Barat.

Sebagai mitra Pemerintah Provinsi yang telah bekerjasama di Papua Barat sejak 2014, Vice President Conservation International (CI) Indonesia, Ketut Sarjana Putra menjabarkan signifikansi dari inisiatif ini bagi pengelolaan sumber daya alam di Papua Barat.

“Kebijakan Provinsi Konservasi di Papua Barat merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan yang holistik yang mengoptimalkan manfaat ekonomi dan mengurangi – atau meniadakan – resiko, tetapi tetap menjamin kelestarian sumber daya alam di darat dan laut untuk generasi mendatang,” katanya.

Dikemukakan Ketut, kampanye ini bertujuan membangun pemahaman yang sama bagi para pemangku kepentingan akan arti dan hakikat, serta paradigma Provinsi Konservasi sehingga diharapkan masyarakat luas dapat menjadi pelaku utama serta pelopor model pembangunan hijau ini.

Lokakarya yang diselenggarakan juga bertujuan menggalang dukungan dari pemangku kepentingan serta mensosialisasikan makna “Provinsi Konservasi” bagi seluas-luasnya khalayak. Dalam satu lokakarya perdana yang dilaksanakan sebagai bagian dari acara puncak Pekan Terumbu Karang 2018 – digagas oleh Divisi Pembangunan Berkelanjutan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Papua (LPPM UNIPA) bersama CI Indonesia, 180 peserta telah menandatangani petisi dukungan bagi inisiatif Provinsi Konservasi dengan antusias.

Dalam keseluruhan rangkaian hingga 25 Oktober mendatang, diharapkan sekurang-kurangnya 600 tandatangan dari enam kabupaten/kota di Papua Barat akan terkumpul, yang nantinya disampaikan kepada DPRD Papua Barat, untuk mendukung penetapan Perdasus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat.

Sekdaprov Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si menegaskan harapannya agar kampanye ini dapat mendukung penetapan Perdasus tersebut. Ia menyatakan bahwa Penetapan Perdasus penting untuk mewujudkan cita-cita Provinsi Konservasi di Papua Barat.

“Perdasus tentang Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, dirancang sebagai ‘panduan’ utama bagi upaya-upaya pembangunan dalam konteks apapun, dengan menitikberatkan perlindungan, pelestarian, dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Papua Barat,” ucapnya.

Nataniel menyampaikan bahwa setelah Perdasus ditetapkan, akan ada sosialisasi yang melibatkan semua orang dari pesisir dan pegunungan.

“Pembangunan itu tidak melulu fokus pada (orientasi) ekonomi saja, namun sumber daya alam tidak boleh diambil dengan serakah. Konservasi itu (bertujuan untuk) melindungi makhluk hidup yang mana telah ada dalam kearifan lokal turun temurun sejak orang tua dahulu. Mereka mengetahui bagian-bagian yang mesti dilindungi seperti di laut dan di gunung. Untuk itu, terkait dengan inisiatif Provinsi Konservasi ini, kami terus mendorong pengesahan Peraturan Daerah Khusus,” tegasnya. (Lia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here