BERITABUANA, JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi jenis premium seperti Pertamax dan lain-lain, sudah disepakati untuk diserahkan kepada pemerintah.

Pendapat ini disampaikan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG), Setya Widya Yudha saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema “Fluktuasi Harga BBM, Sesuai Konstitusi?” di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Lanjut Setya, baik harganya naik maupun turun, tetap harus dievaluasi setiap tiga bulan. Namun, memang tidak ada kenaikan harga BBM itu sejak pertengahan 2017 hingga 2018 saat ini.

“Kalau BBM jenis minyak tanah, solar, pertalite memang harus dibicarakan dengan DPR. Itu jenis BBM yang disubsidi,” tegas politisi Golkar itu lagi.

Karena itu, menurut dia tak masalah kalau pemerintah menaikkan harga BBM non subsidi tanpa dibicarakan dengan DPR sekaligus tanpa diumumkan ke masyarakat. Lagi pula, tidak ada konstitusi yang dilanggar.

“Dilanggar itu kalau harga BBM semuanya diserahkan sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Saat ini harga BBM sudah 80 dollar AS, tapi pemerintah tetap menjualnya seharga sekitar Rp 38 dollar AS. Artinya itu merugi dan kerugian ditanggung PT. Pertamina, dan ditutupi dari harga BBM non subsidi,” jelas Setya.

Bahwa mekanisme kenaikan harga BBM non subsidi itu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Yaitu setiap tiga bulan dievaluasi, dan tak perlu diumumkan ke masyarakat apakah naik atau turun.

Apakah tidak ada subsidi? Kata Satya, subsidi tetap ada, hanya saja tidak dalam bentuk harga BBM, melainkan dialihkan ke BPJS Kesehatan, pendidikan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lain-lain.

“Hanya saja evaluasi itu tidak dilakukan lagi sejak pertengahan 2017 sampai hari ini,” ujarnya.

Karena itu dia merasa heran, kalau ada anggota DPR RI yang terkejut dengan kenaikan sekaligus tidak diumumkannya kenaikan harga BBM tersebut.

“Jadi, perubahan kenaikan itu sudah diatur, mekanismenya setiap tiga bulan, dan tidak bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya. (Ndus)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here