BERITABUANA.CO, JAKARTA – Ketua MA, Jaksa Agung dan Kapolri harus memberi perhatian serius atas terjadinya potensi “peradilan sesat” yang berlanjut di PN Surabaya.

Hal itu menyusul adanya gerakan kekuatan mafia yang terus merancang di tingkat penyidikan dan pra penuntutan agar Direksi Sipoa Group, Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra tetap berada di dalam tahanan.
Demikian disampaikan H. Sabron D. Pasaribu, SH, M. Hum, Ketua Tim Kuasa Hukum Sipoa Group dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (15/10) menanggapi meruaknya aroma anyir praktek mafia hukum dibalik berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) atas berkas LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018, dengan pelapor Dikky Setiawan dkk terkait kasus Sipoa Group, yang dilakukan Aspidum Kejati Jawa Timur, Tjahjo Aditomo, SH, sehari sebelum dirinya pensiun.

Aroma anyir semakin tajam sesudah diketahui sang sutradara penyusun skenario perampokan asset Sipoa Group — seorang pengacara yang dikenal sebagai “rekanan” lembaga penegak hukum tertentu di Jawa Timur — berselang 2 (dua) hari sejak ditandatanganinya P21 datang ke Kejati Jawa Timur (12/10) menemui Aspidum.
Menurut H. Sabron, embrio “peradilan sesat” Episode ke-2 terhadap Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra mulai bergulir, menyusul penetapan P21 tersebut, yang diputus tanpa sepengetahuan Kajati Jawa Timur.
Padahal berkas perkara LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018, dugaan penipuan dan penggelapan dengan menambahkan pasal TPPU ini tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Menurut H. Sabron, berkas LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018 tersebut tidak layak di P21, karena, uang sebanyak Rp. 162 milyar belum disita penyidik dan sejumlah orang potensial suspect tidak dijadikan tersangka.
Padahal buktinya kuat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Karena menerima aliran uang keluar dari PT. Bumi Samudra Jedine dan perusahaan lainnya, yang bersumber dari uang konsumen, jumlah total sebesar Rp. 162,72 milyar.

Antara lain (1) Tee Teguh Kinarto dan Widjijono (PT. Solid Gold Prima) sebesar Rp. 60 milyar, (2) Widjijono Nurhadi sebesar Rp. 20,2 milyar, (3) Nurhadi Sunyoto sebesar Rp. 10,38 milyar, (4) Harikono Soebagyo sebesar Rp. 41,140 milyar (5) Miftahur Royan (LDII) sebesar Rp. 31,1 milyar.
Namun penyidik hanya menyita uang pembelian tanah sebesar Rp. 21 milyar dari Yayasan LDII, sesuai Surat Tanda Penerimaan 7 Juni 2018. Mengacu prinsip “follow the money”, total uang yang seharusnya disita penyidik adalah sebesar Rp. 162,72 milyar

Menurut H Sabron, secara yuridis orang-orang yang menerima aliran dana konsumen ini layak ditetapkan sebagai tersangka.

“Namun faktanya Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra yang tidak ada menerima aliran dana konsumen untuk dipakai kepentingan pribadi malah dijadikan tersangka” ujarnya seraya meminta Kapolri agar memerintahkan dilakukan pengusutan dengan menunjuk figur orang yang paling terpercaya dan tegas untuk turun memeriksa dugaan penyimpangan yang terjadi.
H. Sabron mengingatkan Kapolri agar mewaspadai “operasi senyap” kelompok mafia dalam kasus ini sudah bergerak hingga Trunojoyo, Jakarta.

Ia juga meminta kepada Jaksa Agung H.M Prasetyo mengeksaminasi keputusan P21. Terhadap Ketua Mahkamah Agung RI, H. Sabron memohon untuk mengingatkan majelis hakim PN Surabaya agar tidak menjadi “pencuci piring kotor” yang memberi legitimasi praktek mafia hukum dalam proses “ban berjalan” sebelumnya.
Menurut H. Sabron, Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra korban kriminalisasi dan ketidakadilan, direkayasa menjadi tersangka secara berlanjut yang diduga berlatar belakang dan bermotifkan “perampokan” asset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedine (Sipoa Group) senilai Rp. 687,1 milyar oleh kelompok mafia Surabaya, “menunggangi” instrumen pelaporan, penyidikan, dan pra penuntutan.

Secara berulang dan berkelanjutan, Ir Klemens Sukarno Candra dan Budi Santoso, telah menjadi korban praktek “Misccariage of Justice and Law Enforcement” (the conviction of a person for a crime they did not commit, or wrongful conviction, referring a conviction reached in an unfair process), yang dilakukan oleh penyidik Unit III Subdit II Harda Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur — karena dibiarkan — kini telah melahirkan Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) dan cenderung dapat menciptakan keputusan hakim yang tidak adil dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sipil dan politik.

“Secara universal dapat dikualifikasikan sebagai rangkaian penegakan hukum yang dapat digunakan untuk “menuntut seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukannya” melalui proses yang tidak adil (conviction of a person for a crime he did non commit or wrongful conviction, referring to a conviction reached in an unfair process)” tukas H. Sabron.

Menurutnya modus operandi rencana perampasan asset cara mengintimidasi dan meneror secara psikolgis terhadap Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra selama dalam tahanan, serta dipersulit bertemu dengan pengacaranya. Tujuannya agar Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra bersedia menjual asset tanah yang bernilai Rp. 687,1 milyar tersebut kepada kelompok mafia Surabaya, dengan harga ditekan hanya Rp. 150 milyar (seratus lima puluh milyar rupiah).

Namun Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra tetap tegas menolak dan memilih pasang badan, meskipun resikonya memperoleh rekayasa tambahan menjadi dua episode. “Baru pada periode Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Luki Hermawan pengacara Sipoa Group diberi kemudahan untuk bertemu klien dan memberi angin segar hukum bisa ditegakan dengan benar” ujarnya H. Sabron.

Asset perusahaan PT. Bumi Samudra Jedine senilai Rp. 687,1 milyar adalah berupa sebidang tanah dengan status HGB No. 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, Luas 59.924 m2, berikut 2500 tiang pancang dan ijin-ijin yang telah diterbitkan, yang di atasnya akan dibangun 14 Tower Apartemen Royal Afatar World. Dan sertipikat HGB No. 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, Luas 59.924 m2 tersebut on hand.
Dalam kriminalisasi, Episode ke-1, Laporan Polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, yang saat ini sedang disidangkan di PN Surabaya, tanpa alat bukti, Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra telah didakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan Pengelapan. Penyidik menetapkan 6 (enam) orang tersangka pada 24 Mei 2018, yakni: (1) Budi Santoso, , (2) Ir. Klemens Sukarno Chandra, (3) Aris Birawa, (4) Roni Suwono (5) Sugiarto Tanadjoharjo, (6) Harisman. Namun yang ditahan baru 3 (tiga) orang yakni: Budi Santoso, Ir. Klemens Sukarno Chandra, dan Aris Birawa. Tiga orang lainnya masih menghirup udara bebas.

Menurut H. Sabron D. Pasaribu, SH, M. Hum bukti-bukti yang dipakai penyidik Direktorat Reskrimum Polda Jawa Timur untuk perkara Episode ke-1 Pertama dan Kedua ke-2 adalah sama. Perbuatan Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra tidak memberikan gambaran adanya melawan hukm pidana yang dipersangkakan.
H. Sabron menegaskan hubungan hukum yang terjadi antara PT. Bumi Samudra Jedine dengan pihak-pihak pelapor adalah hubungan keperdataan, didasari dengan Surat Pesanan yang dilakukan dengan itikad baik, sebagai developer penyedia apartemen Royal Afatar Wolrd.

Bahwa benar telah terjadinya keterlambatan dalam penyerahan unit antara PT. Bumi Samudra Jedine kepada pihak konsumen (pelapor) namun hal ini bukan merupakan tindak pidana, melainkan suatu tindakan wanpretasi sebagaimaa diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata :“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu ”.

Adanya peristiwa keterlambatan penyerahan unit, tidak berarti Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra berniat melakukan penipuan dan penggelapan, dikarenakan PT. Bumi Samudra Jedine selaku pengembang sudah memiliki a) Ijin Lokasi berdasarkan Putusan Bupati Sidoardjo Nomor 188/2/404.1.3.2/2014, sebidang tanah dengan status HGB No. 71/Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoardjo, Luas 59.924 m2, yang di atasnya akan dibangun Apartemen Royal Afatar World , c) IMB No. 142 Tahun 2015/Kabupaten Sidoardjo, yang lengkap untuk membangun dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, dan d) Telah dilakukan pemasangan tiang pancang sebanyak 2500 buah.

Kasus ini tergolong perdata, menurut H. Sabron secara langsung dan tidak langsung diakui oleh penyidik sendiri, dengan menerbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No: S.Tap/59/III/RES.1.11/2018/Ditreskrimum tanggal 29 Maret 2018, terkait Laporan Polisi: LBP/009/I/2018/UM/JATIM tanggal 4 Januari 2018 atas nama Pelapor Siti Nurbaya, SH sebagai kuasa hukum Agus Sadono, pemesan unit apartemen Royal Afatar World E1623, sesuai surat pesanan No. 2746/SP-TAW/E1623/I/2015, tanggal 20 Februari 2015, dengan pertimbangan telah dilakukan refund (pengembalian uang) sebesar Rp. 342.365.661,- kepada pihak pelapor.

“Pembangunan apartemen mengalami kendala tak lazim. Menjelang asset Sipoa Group hendak dicaplok mafia, di internal PT. Bumi Samudra Jedine terdapat pihak-pihak yang melakukan ajakan rush money, mengakibatkan terjadi krisis liquditas yang berdampak keterlambatan serah terima unit pada konsumen. Uang konsumen yang sedianya dibutuhkan untuk membangun secara bertahap tower dibawa keluar sebesar Rp. 140 milyar, dengan dalih menjual saham ” ujar H. Sabron.

Tak tal lama setelah itu, bak adegan lanjutan, Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Sipoa Group, pengembang yang pernah mengalokasikan CSR sebesar Rp. 100 milyar untuk kepentingan pembuatan jalan tembus di sekitar Kabupaten Sidoarjo itu pun makin tersungkur.
Menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Sipoa Group ini, pada awal bulan April 2018, menyikapi adanya Laporan Polisi Nomor: LPB/1576/XII/2017/UM/JATIM tanggal 18 Desember 2017, dengan Pelapor Syane Angely Tjiongan dkk (73 orang), maupun LP No. LBP/373/III/2018/IM/JATIM 26 Maret 2018 dengan pelapor Dikky Setiawan dkk (87 orang), pihak direksi PT. Bumi Samudra Jeddine awalnya bersedia memberikan refund terhadap semua 160 orang pelapor sebesar Rp. 25 milyar, dengan cara memperoleh dana talangan dari investor baru, agar perkaranya juga dapat di SP3, mengingat ada preseden hukum sebelumnya.

Pengembang memberikan refunds, perkara dihentikan penyidik. Namun “dihambat” oleh pimpinan Polda Jawa Timur waktu itu, dengan mengatakan dana yang harus disiapkan total Rp. 162 milyar. Permintaan ini tidak masuk diakal, itu untuk refunds 1104 konsumen. Sedangkan yang minta refunds sesuai bukti Laporan Polisi hanya 160 orang.
Alih-alih permintaan Sipoa Group dikabulkan, tak lama Budi Santoso dan Ir. Klemens Sukarno Candra yang mendukung Presiden membuat program murah itu malah ditahan.

Namun menurutnya, meskipun direksinya tengah dipenjara, Sipoa Group berkomitmen untuk tetap memberikan refunds kepada konsumen yang menginginkan, dengan memberikan jaminan asset yang dimiliki persero.
”Sampai saat ini sudah 25 orang konsumen yang telah menerima refunds. Dan 200 konsumen dari Tim Baik-Baik (TB2) menerima jaminan pengembalian refunds,” ujarnya. Oisa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here